TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan Presiden tidak pernah mengundang para debitor dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Istana Presiden. Presiden tidak tahu-menahu kedatangan mereka.Sudi juga membantah dia menerima tiga debitor itu. ”Nauzubillahi min dzalik. Tidak ada kongkalikong,” ujarnya.Ketika didesak oleh Abdul Gafur dari Golkar dan Suryama dari Partai Keadilan Sejahtera kenapa bisa tanpa undangan masuk ke ruang istana, Sudi mengelak menjelaskan lebih lanjut.”Yang jelas, presiden tidak pernah mengundang dan ini tidak akan pernah terjadi lagi,” ujarnya. Petunjuk presiden dalam kasus BLBI, menurut Sudi, sudah cukup jelas, yakni untuk menyelesaikan proses hukum secara adil dan mengupayakan pengembalian negara.Menurut dia, sudah akan ada belasan debitor BLBI yang akan mengembalikan uang negara. ”Nilainya triliunan,” ujarnya. Namun Sudi belum bisa menyebutkan siapa saja debitor tersebut.wahyu dhyatmika
Berita terkait
Australia Belum Bisa Serahkan Terpidana BLBI
11 Januari 2011
Alasan Pemerintah Australia, Andrian Kiki sedang mengajukan judicial review.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Janji Segera Tangani Perkara BLBI
30 November 2010
"Akan saya lihat kembali (kendalanya). Disinggung mengenai kesulitan kuasa dari Menkeu, karena Menkeu yang harus memberikan kuasa khusus. Saya akan koordinasi secepatnya," kata Basrief saat bertemu dengan wartawan di Kejaksaan Agung, Selasa (30/11).
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Bahas Tunggakan BLBI Sjamsul Nursalim
8 September 2010
Saya harapkan bisa selesai sebelum akhir September ini."
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan Siap Bantu Tagih BLBI Sjamsul Nursalim
2 September 2010
"Saya akan respons secepatnya jika memang dibutuhkan."
Baca SelengkapnyaBuronan Kasus BLBI Ditangkap di Australia
9 Desember 2008
Dalam persidangan itu, menurut Muchtar, dibutuhkan proses yang cukup lama. Mulai dari pengajuan sidang, lalu pengajuan banding hingga bisa tidaknya diekstradisi ke Indonesia. "Kalau diikuti prosesnya bisa sampai 2,5 tahun, kata Muchtar.
Baca SelengkapnyaJaksa Tolak Eksepsi Mantan Pejabat BI
5 November 2008
Menurut jaksa Rapat Dewan Gubernur BI harus dilihat dari segi hukum pidana, bukan dari hukum administrasi negara
Baca SelengkapnyaKPK Usut Penyimpangan Surat Lunas BLBI
22 Oktober 2008
Surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung merupakan dasar penghentian penyidikan kasus BLBI.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Ikut-Ikutan Bentuk Tim Usut BLBI
22 Oktober 2008
Selain membentuk empat tim, Kejaksaan Agung juga akan memberikan dokumen-dokumen Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK Bentuk Empat Tim Untuk Tangani BLBI
22 Oktober 2008
Empat tim kecil dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam gelar perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersama Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaAyin Dihukum Lima Tahun Penjara
29 Juli 2008
Tidak ada hal yang meringankan terdakwa. Sebaliknya, ada tiga hal yang memberatkan Ayin dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya.
Baca Selengkapnya
