TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, dengan semua ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar se-Indonesia telah bersepakat menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam rangka penyelesaian konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Munaslub diselenggarakan selambat-lambatnya pada Juni 2016. Kami mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi politik ke depan, sehingga kami sepakat dengan keputusan itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, setelah mengikuti rapat lobi bersama Aburizal di Jakarta Convention Center pada Senin, 25 Januari 2016.

Ketua DPD Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus membenarkan adanya kesepakatan itu. Menurut dia, setelah berdiskusi dengan cukup panjang, sikap DPD I, yang awalnya menolak munaslub, melunak dan setuju dengan pelaksanaan munaslub. "Setelah Pak Ical ngomong, yang awalnya menolak munas protes. Tapi beliau mengatakan, ‘Mohon pengertian, mohon menghormati’," ujarnya.

Pelaksana tugas Ketua DPD Kalimantan Timur itu pun mengatakan Ical juga akan meminta garansi kepada pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Golkar hasil munaslub mendatang apabila Golkar menggelar munaslub. "Untuk waktunya, kami serahkan kepada beliau. Beliau malah diminta maju lagi jadi ketua umum. Tapi beliau cuma menyatakan terima kasih," tuturnya.

Saat ini, menurut Mus, Ical tengah menunggu kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Untuk menerima pernyataan dukungan Golkar kepada pemerintah," katanya.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, yang digelar pada 23-25 Januari 2016, peserta rapimnas membahas dukungan Golkar kepada pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam rapimnas itu, DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar juga membahas penyelenggaraan munaslub.

Dalam Rapimnas Golkar hari kedua kemarin, sebanyak 21 DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar menolak penyelenggaraan munaslub. Hanya ada sembilan DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar yang menyetujui dan 14 yang menyerahkan keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

ANGELINA ANJAR SAWITRI