Presiden Jokowi tiba dalam pertemuan dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, 19 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara membahas enam masalah, termasuk soal pencegahan terorisme. Menurut dia, pembahasan enam isu itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya.
"Pertama, soal pencegahan terorisme. Kedua, berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketiga, soal keberhasilan pilkada serentak," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Selasa, 19 Januari 2016. Selain itu, pemerintah dan pimpinan lembaga tinggi negara membahas soal penyelesaian kasus hak asasi manusia masa lalu agar tidak menjadi beban sejarah.
Masalah pemberian amnesti untuk gerakan politik di Aceh maupun Papua juga masuk pembahasan pemerintah dan lembaga tinggi negara. Isu terakhir yang dibahas, kata Jokowi, mengenai haluan negara untuk pembangunan negara jangka panjang.
Presiden Jokowi mengatakan semua pemimpin lembaga negara menyambut baik dan berkomitmen mencari penyelesaian bersama dalam waktu secepatnya. Namun dia enggan merinci substansi pertemuan. Menurut dia, pertemuan tadi baru membahas isu secara umum dan akan dirinci oleh lembaga-lembaga yang berkaitan.
Hari ini, Presiden secara khusus mengundang pimpinan lembaga tinggi negara untuk mengadakan rapat konsultasi mengenai revisi Undang-Undang Terorisme. Rapat konsultasi dimulai sekitar pukul 10.05. Pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.
Saat memberikan keterangan pers, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, Staf Khusus Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
