TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurrahman Ruki, mengatakan korupsi terbesar di pemerintahan dan BUMN terjadi pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Selama 2005 KPK menangani 33 kasus korupsi, 24 di antaranya dalam proyek pengadaan barang dan jasa."Ini sungguh luar biasa,” kata Taufiqurrahman seusai berbicara dalam pertemuan Jaringan Nasional Indonesia Procurement Watch di Yogyakarta hari ini.Modus korupsi dalam proyek pengadaan tadi, ia menjelaskan, kebanyakan penggelembungan biaya, penyusutan biaya, suap, penggelapan, dan proyek fiktif. Korupsi terjadi akibat persekongkolan penguasa dengan pengusaha yang terjadi sejak proyek masih dalam perencanaan. persekongkolan semecam itu juga membuat iklim usaha tak sehat. Menurut Taufiqurrahman, komisinya telah merekomendasikan kepada pemerintah pencegahan peluang korupsi dalam proyek pengadaan. Caranya, Presiden harus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa, misalnya mengubah Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa menjadi undang-undang.Rekomendasi lainnya, mengumumkan setiap proyek lewat media massa secara jelkas agar diketahui oleh publik. “Jangan proyek Jakarta pengumumannya di media massa luar Jawa yang terpencil,” tuturnya. Syaiful Amin