TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj mengatakan Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi terhadap Badan Intelijen Negara. "Harus ada evaluasi terhadap BIN oleh Presiden," ucap Said saat ditemui di kantornya pada Jumat, 15 Januari 2016.
Ia menjelaskan, itu diperlukan karena dia menganggap BIN kecolongan dalam peristiwa pengeboman dan penembakan yang terjadi di Jalan M.H. Thamrin pada Kamis kemarin. "Pak Luhut (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) bilang enggak kecolongan. Saya bilang tetap kecolongan."
SIMAK: Infografis Kronologis Bom Sarinah: Pelaku Teror Terlatih
Said merasa masih ada kelemahan pada Badan Intelijen Negara sekarang, yang menurutnya masih jauh kualitasnya dibanding saat bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). "Dulu itu intelijen ada jarum jatuh saja pasti tahu," ujar Said mengilustrasikan.
SIMAK: Ciri Pelaku dan 11 Adegan Teroris Bom Sarinah
Said menegaskan, jika ada pelaku teror yang tertangkap, yang bersangkutan harus dihukum mati atas kejahatan yang dilakukan. Namun, bagi mereka yang belum terlibat terlalu jauh, ia ingin mereka diberikan arahan agar kembali ke jalan yang benar. "Masih simpatisan harus dibimbinglah."
Said juga meminta pemerintah melarang dan mencegah kelompok-kelompok radikal berkembang di Indonesia. Ia mencontoh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dianggap kelompok radikal kelanjutan dari Negara Islam Indonesia (NII).
DIKO OKTARA
Berita terkait
Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa
2 hari lalu
Setelah gagal ke final Piala Asia U-23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan, timnas U-23 Indonesia kejar posisi ketiga demi tiket Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaWaka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional
7 hari lalu
Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.
Baca SelengkapnyaMarak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
9 hari lalu
Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN
28 hari lalu
Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom, menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan seorang intel BIN.
Baca SelengkapnyaRespons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN
29 hari lalu
Yusril mengatakan, anggotanya yang meminta agar MK memanggil Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024 adalah tindakan spontan.
Baca SelengkapnyaDiperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap
48 hari lalu
Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaSelain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaMantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah
4 Februari 2024
Polisi juga menetapkan istri eks Kepala BPN Sorong sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Satu terlapor lain adalah seorang caleg.
Baca SelengkapnyaPPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024
10 Januari 2024
PPATK sudah mengirimkan hasil analisisnya itu ke KPK, Bawaslu, BIN, Polri, dan OJK.
Baca SelengkapnyaAlasan PKS Tak Hadir Saat Kunjungan Kiai Said Aqil Siradj di NasDem Tower
10 Januari 2024
"Enggak ada apa-apa, mungkin lagi pada di luar atau apa gitu kebetulan aja," kata Sekjen PKS.
Baca Selengkapnya