TEMPO.CO, Jakarta - Damayanti Wisnu Putranti dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu malam, 13 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 itu. Politikus PDIP di Komisi V DPR itu kini masih menjalani pemeriksaan di Komisi Anti Korupsi, atas sejumlah kasus suap yang dituduhkan. Mobilnya, Toyota Alphard berpelat nomor B-5-DWP juga disita KPK. Mobil itu ditempeli lambang DPR.

Penangkapan Damayanti, hanya sehari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersuara keras soal revolusi mental kadernya. Megawati mengingatkan kader-kadernya untuk menjauhi perilaku melanggar hukum, khususunya korupsi anggaran negara. Megawati bahkan menegaskan perintahnya: setiap kader PDIP yang melenceng dari aturan itu, akan langsung dipecat.

"Kalau lihat kalian seperti ini, rasanya bangga. Tapi kalau sudah dengar laporan, Ibu kelihatannya si A sudah akan diambil (ditangkap KPK), sudah.. langsung pecat. Begitu saja sekarang saya," kata Megawati di hadapan kadernya saat menutup Rakernas I, di Kemayoran, Jakarta, Selasa 12 Januari 2016, sehari sebelum penangkapan Damayanti.

Dalam Rakernas itu, Megawati menegaskan, pemecatan kader yang terliat korupsi tidak perlu lagi melalui Badan Kehormatan (BK) partai. "Tidak. Siapa berbuat itu, pecat, keluarkan dia dari PDIP. Mudah-mudahan anda bisa menjalankannya," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan, dirinya selalu mengingatkan agar semua kader PDIP harus memulai semua hal baik dari diri sendiri. Dia mencontohkan, prinsip Revolusi Mental yang dipopulerkan Presiden Jokowi juga harus dimulai dari diri kader PDIP sendiri. "Katanya Revolusi Mental ada dalam diri kita. Kalau kita belum bisa Revolusi Mental sendiri, jangan ajak orang lain. Jadi, kita dulu yang Revolusi Mental," tegas Megawati

Damayanti melenggang ke Senayan pada 2014 setelah mendapatkan suara dalam pemilu legislatif sebanyak 75.657 suara. Di Dewan, Damayanti menolak UU Pilkada yang memilih kepala daerah lewat DPRD. Ia juga pernah menolak revisi UU MD3 dan walk out dalam proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019, yang melambungkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Perempuan yang menjadi Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan di dalam struktur kepengurusan DPP PDIP itu juga pernah mengeluh ke Menteri Perhubungan karena ada lima gerbong kereta Argo yang AC-nya rusak. Keluhan lainnya saat ia tak dibolehkan duduk di ruang VIP sebuah stasiun karena ia bukan wali kota. Damayanti menganggap posisi wali kota tak lebih tinggi dari anggota DPR.

WDA