Hadang Wisatawan Gratisan, Pantai Ini Dipasang Portal Elektronik  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 13 Januari 2016 12:26 WIB

Pemain bola voli pantai regu putri Australia melakukan pemanasan sebelum bertanding pada babak penyisihan Asia - Pasifik Volley Ball Tournament 2015 di Pantai Sepanjang, Gunung Kidul, Yogyakarta, 8 Oktober 2015. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Yogyakarta - Untuk membendung wisatawan menerobos masuk tanpa bayar ke kawasan wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan, pada April 2016, setidaknya tiga kawasan pantai di pesisir selatan mulai dipasangi portal elektronik.

“Ini bagian dari rencana penerapan e-ticketing secara keseluruhan yang akan diterapkan mulai tahun 2017,” ujar kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata Gunungkidul Hari Sukmono, Selasa, 12 Januari 2016.

Hari menuturkan rintisan portal elektronik itu bakal dipasang di kawasan Pantai Wedi Ombo, Pule, dan Baron. Sebab, baru tiga kawasan pantai itu yang secara infrastruktur siap karena sudah memiliki pos retribusi yang memadai. Anggaran pengadaan portal-portal elektronik sebagai pendukung e-ticketing itu berkisar Rp 200 juta.

Untuk rencana e-ticketing saat ini pemerintah masih melakukan penyusunan detail engineering design (DED) untuk menentukan keseluruhan biaya dan kebutuhan. “Yang pasti kami kebut untuk obyek-obyek yang secara infrastruktur siap saja, tidak memaksakan yang belum siap,” katanya. Siap dalam arti fisik adalah memungkinkan dibangun portal elektronik dan juga ketersediaan jaringan listrik.

Hari menjelaskan, target kunjungan wisatawan selama liburan panjang akhir tahun lalu, yang hanya 165 ribu orang, pada kenyataannya tembus mencapai 225 ribu orang dari penghitungan tiket retribusi yang terjual. Namun, dengan kunjungan wisatawan ke Gunungkidul yang selalu melampaui target, angka kebocoran retribusi selama ini diduga masih terus terjadi secara masif. “Pemerintah tak bisa memperkirakan berapa persisnya atau kisaran kebocoran itu,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Arif Wibowo malah punya angka kebocoran itu. “Kami perkirakan secara kasar setiap tahun terjadi kebocoran bidang wisata itu sampai 30 persen,” tutur Arif.

Dia mengakui tingkat kebocoran retribusi di Gunungkidul selama pemantauan Dewan memang cukup parah. Penyebabnya, kualitas sumber daya manusia dan juga belum tegaknya aturan hukum. “Kami bersama pemerintah saat inspeksi liburan tahun baru kemarin saja, di hadapan kami, ratusan wisatawan tetap bisa melintas kawasan wisata tanpa ditarik retribusi,” ucap Arif.

Saat ditanyakan kepada petugas jaga, mereka mengatakan ratusan wisatawan yang menumpang bus itu berjanji akan membayar retribusi saat pulang pada sore hari demi kepraktisan.

DPRD Gunungkidul mencatat sumbangan retribusi wisata Gunungkidul tahun 2015 sebesar Rp 20 miliar, dan dinaikkan menjadi Rp 25 miliar pada 2016.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Cerita dari Kampung Arab Kini

11 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

15 hari lalu

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi

Baca Selengkapnya

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

51 hari lalu

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755

Baca Selengkapnya

DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

55 hari lalu

DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram

Baca Selengkapnya

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

58 hari lalu

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

Pemkab Tapanuli Utara merupakan pemda dengan pembuatan barita acara rekonsiliasi tercepat 2023

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

59 hari lalu

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

1 Februari 2024

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

Dalam OTT di Sidoarjo, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, hingga rumah bupati Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

26 Januari 2024

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

25 Januari 2024

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif

Baca Selengkapnya

Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu

23 Januari 2024

Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan buka suara soal potensi penerimaan pajak daerah menurun karena ada insentif fiskal pajak hiburan.

Baca Selengkapnya