Fahri Hamzah Ancam Laporkan Tifatul ke BPDO PKS  

Reporter

Selasa, 12 Januari 2016 20:59 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengancam akan melaporkan Tifatul Sembiring ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera. Fahri akan menempuh langkah tersebut jika mantan Presiden PKS itu terus-menerus menuduhnya. "Jangan mentang-mentang dia senior, saya junior, jadi nuduh-nuduh terus," katanya di Jakarta, Selasa, 12 Januari 2015.

Pernyataan bernada ancaman tersebut dilontarkan Fahri karena Tifatul, yang juga anggota Majelis Pertimbangan PKS, terus menasihatinya agar mengikuti desakan anggota partai yang memintanya mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR. Satu nasihat Tifatul kepada Fahri adalah patuh pada perintah partai.

Perintah partai yang dimaksudkan oleh Tifatul adalah permintaan mundur terhadap Fahri dari jabatan Wakil Ketua DPR yang dilayangkan pada Ahad lalu. Ada beberapa nama yang disebut-sebut menyetujui permintaan mundur tersebut, di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP Al Muzzammil Yusuf, Wakil Sekjen Mardani Ali Sera, serta Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri. Selain diminta mundur, Fahri dilaporkan ke BPDO PKS, Senin, 11 Januari 2016.

Menurut Fahri, yang juga politikus PKS, Tifatul tidak bisa serta-merta mendesaknya, apalagi jika alasannya hanya karena masalah senioritas. Menurut dia, yang terpenting adalah aturannya.

Ia mengatakan generasi muda saat ini juga banyak yang lebih pintar daripada seniornya. Anggota DPR dari daerah pemilih Nusa Tenggara Barat ini menilai feodalisme seperti itu tidak bisa dibiarkan. Dia pun menegaskan tak akan tunduk pada hal semacam itu. "Enggak mau saya, harus fair," tuturnya.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI


Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

7 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

5 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya