TEMPO.CO, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menargetkan 430 desa/kelurahan mempunyai perangkat website. Tujuannya, mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik hingga di des-desa terpencil.

Program wajib website di desa/kelurahan seluruh Bojonegoro ini, dicanangkan Bupati Bojonegoro Suyoto, di Kecamatan Sumberejo, Selasa 12 Januari 2016. Kecamatan Sumberjo menjadi salah satu percontohan karena 26 desa sudah ada perangkat website.

”Kecamatan ini, jadi percontohan program website,” ujar Suyoto, dalam acara persemian website desa di Kecamatan Sumberejo, Bojonegoro, Selasa 12 Januari 2016.

Bupati Suyoto mengatakan, jika nanti desa-desa sudah terbangun website, maka kontennya harus mendorong publikasi potensi desa. Mulai dari potensi pertanian, perkebunan, sumberdaya manusianya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, informasi dana desa bisa diketahui masyarakat luas. Soal layanan updatenya, bisa mingguan dan jika sudah bagus, bisa harian. “Kita berharap website jadi jendela informasi Bojonegoro,” tandasnya.

Data di Dinas Komunikasi dan Informasi Bojonegoro, dari 430 desa/kelurahan, kini sudah ada 78 website. Dengan rincian, 52 website di desa/kelurahan tahun 2015 dan ditambah 26 desa khusus Kecamatan Sumberjo tahun 2016. Tahun 2017 mendatang Pemerintah Bojonegoro menargetkan 430 desa/kelurahan sudah mengelola website.

Kepala Desa Talun, Kecamatan Sumberejo, Zainal Abidin mengatakan, untuk membuat website, pihaknya menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des). Untuk dana awal sebesar Rp 5 juta per desanya, dan jumlah tersebut sudah disepakati 26 desa di Kecamatan Sumberejo. ”Dana awalnya dari sana (APB-Des,” kata Zainal.

Tenaga yang menangani website dilakukan staf desa dan dibantu pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten. Staf desa telah dilatih tentang informasi dan teknologi, membuat laporan soal potensi desa, juga membuat berita perkembangan desa dan kecamatan. “Jadi, kita mulai dari awal,” imbuh Zainal Abidin.

SUJATMIKO