TEMPO.CO, Jakarta - Agenda pelantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR tak berjalan mulus. Sejumlah anggota menyoal legalitas Partai Golkar sebagai partai pengusung. "Sudah bukan rahasia lagi, Golkar sedang kekosongan kekuasaan," ujar Azhar Romli, anggota Fraksi Golkar, Senin, 11 Ja nuari 2015.
Menurut Azhar, agenda pelantikan Ade Komaruddin hendaknya ditunda hingga konflik kepengurusan Golkar mereda. Sebab, usulan pengganti Ketua DPR tak hanya datang dari kubu kepengurusan Aburizal Bakrie, melainkan juga dari kepengurusan kubu Ancol. "Yang dibacakan itu hanya satu pihak," katanya.
Anggota Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan hal serupa. Menurut Ruhut, konflik kepengurusan Golkar mestinya tak mencemari kelembagaan Dewan. Ia meminta agar agenda pelantikan Ade Komaruddin ditunda. "Untuk sementara waktu ebih baik diserahkan kepada pelaksana tugas," kata dia.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menjelaskan, agenda pelantikan Ketua DPR disepakati dalam rapat pengganti Badan Musyawarah pagi tadi. Menurut dia, konflik kepengurusan di Partai Golkar tak mempengaruhi peluang pelantikan Ade sebagai Ketua DPR. "Tidak ada masalah hukum di situ," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, agenda pelantikan Ade Komaruddin masih terus digantung dan dibahas di akhir rapat paripurna. Pimpinan dewan memutuskan untuk membahas agenda lain seperti pidato pembukaan, pelantikan anggota Pergantian Antar Waktu.
