Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Deputy Sekjen ASEAN Ahmad Kurnia Prawira Mochtan (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (tengah) saat pembukaan Pertemuan ke-9 Menteri-Menteri Bidang Hukum ASEAN (ALAWMM) di Nusa Dua, Bali, 22 Oktober 2015. ANTARA/Nyoman Budhiana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan telah membicarakan mengenai penyelesaian konflik Partai Golkar dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Yasonna, sudah ada beberapa strategi yang mereka bahas pada pertemuan itu.
"Ada beberapa strategi yang secara informal saya bicarakan dengan Pak Wapres," kata Yasonna di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2016. Namun dia enggan membeberkan strategi yang dimaksud. "Biarlah nanti saja."
Pemerintah, kata Yasonna, saat ini berharap agar konflik itu bisa diselesaikan secara internal. Salah satu cara ideal yang bisa ditempuh adalah menggelar musyawarah nasional secara bersama. Kementerian Hukum dan HAM, kata Yasonna, juga tak memberikan batas waktu penyelesaian. Menurut dia, makin cepat ditemukan solusi akan lebih baik.
Kementerian Hukum telah mencabut surat keputusan tentang kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol kubu Agung Laksono, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Golkar pada hasil Munas Riau. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, sesuai dengan putusan MA pula, tak ada perintah mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali kubu Aburizal Bakrie. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan islah Partai Golkar tinggal menunggu waktu. Menurut dia, baik Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie akhir tahun lalu sudah sepakat merumuskan penyatuan pengurus. Kedua kubu, kata Kalla, sepakat akan menggelar rapat pimpinan nasional untuk persiapan musyawarah nasional.
