TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu pihak yang layak di-reshuffle. “Perlu dipertanyakan apa programnya, sudah baik atau belum,” kata Ikrar saat dihubungi pada Rabu, 6 Januari 2016.
Ia melanjutkan, apa yang dilakukan Yuddy Chrisnandi sebagai Menpan-RB mesti dipertanyakan, misalnya apakah birokrasi di Indonesia sudah bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau belum.
Ikrar juga menilai, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli juga sebagai pihak yang patut untuk dipertanyakan kinerjanya. Salah satu hal yang Ikrar soroti soal Rizal Ramli adalah kehadirannya yang menyerang kebijakan sesama menteri dalam Kabinet Kerja membuat konsolidasi di dalam kabinet sulit dilakukan. “Apakah presiden butuh orang semacam dia?”
Ada menteri koordinator lain yang juga menurut Ikrar layak untuk diganti adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Puan Maharani. Ia mempertanyakan kinerja Menko PMK yang masih sebatas pada membuat iklan di media massa.
Ia mempertanyakan apa sebenarnya tugas pokok dari kementerian itu, dan apa yang saja yang direncanakannya belumlah jelas. Isu reshuffle kabinet kerja jilid II kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir, diisukan Presiden Joko Widodo akan mengganti beberapa menteri dalam waktu dekat.
