TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak agar tidak mendiktenya mengenai waktu perombakan kabinet. Menurut dia, waktu perombakan atau siapa yang akan diganti sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
SIMAK: Ribut Reshuffle, Golkar Mengaku Ditawari Menteri oleh Jokowi
"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Januari 2016.
SIMAK: Soal Yuddy, Jokowi: Evaluasi Menteri Kewenangan Presiden
Pada awal tahun ini, banyak kalangan yang mendesak Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Di antaranya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan yang memuat penilaian sejumlah menteri Kabinet Kerja ini dianggap sarat kepentingan politik oleh para pengamat.
Baca Juga:
SIMAK: Menteri Yuddy Ngotot Tak Salahi Aturan Soal Rapor Menteri: Itu Tugas...
Adapun mengenai kinerja kementerian secara umum, Presiden Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika ditanya wartawan. Jokowi menuturkan kepuasan terhadap kinerja menteri menjadi kewenangannya sebagai presiden.
Sambil tertawa dan memegang sehelai kertas, Jokowi memberikan jawaban yang mengambang. "Puas atau tidak puas, terserah saya," ujar Jokowi.
SIMAK: Istana Akui Ada Permintaan Jatah Menteri
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti sempat memberikan pernyataan bahwa partainya diberikan dua kursi menteri oleh Istana. Pernyataan ini kemudian diralatnya dan dibantah sejumlah petinggi PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, partainya tidak pernah mencampuri urusan perombakan kabinet.
ANANDA TERESIA
