TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dirilis kementeriannya dipolitisasi para politikus.

"Ini bukan suatu yang luar biasa, hanya dimaknai para politikus dengan pendekatan politis," kata Yuddy saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2016.

Yuddy mengatakan laporan tersebut dikaitkan seolah-olah kementerian yang dinilai tidak memuaskan akan membahayakan posisi menteri tersebut. "Padahal laporan akuntabilitas bukan rapor. Tidak menilai menteri, tapi instansi," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pihak menuding Yuddy bermanuver dengan mengeluarkan laporan kinerja menteri, yang mereka sebut "rapor menteri". Yuddy dianggap menyudutkan anggota kabinet sehingga posisinya terancam dicopot. Apalagi tersiar kabar Presiden Jokowi bakal merombak kabinet dalam waktu dekat.

Yuddy mengaku sudah dua kali menyampaikan laporan akuntabilitas institusi pemerintahan (LAKIP) selama ia menjabat. Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kata Yuddy, sudah 9 tahun lalu melaksanakannya.

Ia lantas membandingkan penyampaian LAKIP 2014 yang mendapat tanggapan berbeda dengan Desember 2015. "Tahun lalu (2014), yang dipersoalkan karena di Balai Kartini, enggak boleh di hotel. Sekarang kenapa di Kantor Wakil Presiden tidak dipersoalkan? Itu karena ada isu seksi, yaitu reshuffle."

Padahal, menurut dia, nilai tidak menjadi ukuran seseorang dipertahankan. Bahkan Yuddy mengatakan bisa saja kementeriannya sendiri, yang memiliki kewenangan menilai akuntabilitas, malah dianggap tidak baik. Lalu ia sebagai menterinya di-reshuffle.

"Apakah presiden meyakini seorang menteri bisa bekerja sama melaksanakan tugasnya dan menjaga apa yang menjadi konsep pembangunan nasional yang diinginkan presiden."

FRISKI RIANA