TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui sempat ada pihak yang meminta jatah kursi menteri kepada pemerintah. Meski ada yang meminta, Istana menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo.
"Persoalan reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden," kata Pramono di kompleks Istana, Senin, 4 Januari 2016. "Memang beberapa waktu lalu ada yang meminta dua nama. Yang jelas, kami harus menghormati, dan ini kewenangan Presiden."
Ketika dikonfirmasi pihak yang dimaksud adalah Partai Amanat Nasional, Pramono enggan membenarkan. Pramono kembali menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden. Dalam mengambil keputusan soal perombakan kabinet, kata Pramono, Presiden pasti akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Di luar itu, berilah kewenangan kepada Presiden," ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Azis Subekti sebelumnya mengklaim memperoleh informasi valid dari lingkungan Istana mengenai rencana perombakan kabinet. Menurut dia, ada dua menteri yang akan dicopot, yakni Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dua menteri tersebut, kata dia, diganti oleh kader PAN.
Setelah ramai di media, Azis mengklaim partainya tak pernah meminta jatah kursi menteri. Menurut Azis, partainya tak pernah mendikte atau mengintervensi Presiden Joko Widodo dalam merombak kabinet.
