TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dikeluarkan oleh kementeriannya tak berhubungan dengan reshuffle. "Enggak ada urusannya dengan reshuffle," kata Yuddy saat ditemui di kantor Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin, 4 Januari 2016.

Yuddy mengatakan bahwa reshuffle adalah keputusan Presiden. Presiden Joko Widodo, kata dia, akan memikirkan dengan baik mengenai reshuffle dan akan mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya hasil survei semata. "Kalau Presiden bilang enggak pas, meski survei tinggi, bisa diganti."

Yuddy menegaskan tak ada satu pun pihak di luar Presiden yang mampu menekan Presiden dalam pergantian menteri di Kabinet Kerja ini. Sebab, Presiden memiliki kriteria sendiri untuk memilih pembantunya. "Enggak ada yang tahu siapa yang diganti," ujarnya.

Bagi Yuddy, segala bentuk perbincangan mengenai reshuffle Kabinet Kerja jilid II sebatas spekulasi orang-orang di luar pemerintah. "Sebatas wacana, nobody knows," tuturnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hari ini merilis hasil penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tahun 2015. Ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk kategori nilai paling rendah dalam penilaian. Kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kejaksaan Agung. Kabar beredar bahwa penilaian ini merupakan landasan bagi Presiden untuk melakukan pergantian di jajaran para pembantunya.

DIKO OKTARA