Jokowi Dicela Aktivis Satwa: Borong Burung di Pasar Pramuka

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Senin, 4 Januari 2016 08:23 WIB

Presiden Joko Widodo melepaskan 190 burung di kawasan Istana Bogor, Jawa Barat, 3 Januari 2016. Agus Suparto/Tim Komunikasi Presiden

TEMPO.CO, Bandung - Koordinator Profauna Representatif Jawa Barat Plus Rinda Aunillah Sirait menyayangkan tindakan Presiden Joko Widodo yang memborong beragam burung di Pasar Pramuka, Jakarta. Alasannya, pasar tersebut merupakan tempat transaksi satwa terbesar di Indonesia yang pada berbagai kasus termasuk satwa liar yang harusnya dilindungi pemerintah.

Menurut Rinda, Profauna dan beberapa organisasi peduli satwa di Jakarta pernah melakukan investigasi dan menemukan perdagangan satwa liar dilindungi di Pasar Pramuka. Temuan itu beberapa kali dilaporkan kepada pihak berwenang, tapi kejadian terus berulang. “Harusnya Presiden menggunakan kewenangannya untuk konservasi,” katanya, Ahad, 3 Januari 2016.

SIMAK: Jokowi Borong Burung di Pasar Pramuka untuk Dilepas di Istana Bogor

Karena itu, Rinda melanjutkan, tidak semestinya Jokowi membeli burung di Pasar Pramuka. “Kami enggak tahu asal burungnya dari mana, harusnya (Jokowi) tidak beli burung dari sana,” ujarnya. "Kan, ada beberapa pusat rehabilitasi satwa, atau beli dari tempat penangkaran burung."



Profauna mencatat, sepanjang 2015, ada 5.000 kasus perdagangan satwa liar dan 370 kasus perburuan satwa liar. Meskipun jumlah kasusnya berkurang dari 2014, jumlah satwa liar yang diperdagangkan lebih banyak.

Contoh dari beberapa kasus dengan volume mencengangkan tersebut antara lain perdagangan 96 ekor trenggiling hidup, 5.000 kilogram daging trenggiling beku, dan 77 kilogram sisik trenggiling yang terungkap di Medan pada April 2015.

SIMAK: Jokowi Bawa 190 Burung Pasar Pramuka ke Kebun Raya Bogor

Ada juga penyelundupan 10 kilogram insang ikan pari manta, empat karung berisi campuran tulang ikan hiu dan ikan pari manta, serta dua karung tulang ikan hiu dan empat sirip hiu di Flores Timur pada Juli 2015.

Kemudian kasus penyelundupan sebuah kontainer berisi cangkang kerang kepala kambing senilai Rp 20,422 miliar pada Agustus 2015 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang ilegal itu rencananya diekspor ke Cina.

Rinda mengatakan pemerintah harusnya memberangus semua praktek perdagangan satwa liar, termasuk tempat transaksi fisik dan online. Rinda menyarankan agar Presiden meninjau ulang aturan perdagangan satwa liar.



Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 2 Januari 2016, mampir ke Pasar Burung di Jalan Pramuka, Jakarta, untuk membeli 190 ekor burung. Jenisnya antara lain burung jalak kebo, jalak nias, jalak biasa, puter, perkutut, kutilang sutra, kutilang biasa, dan trucuk.

Semua burung itu dilepas di Kebun Raya Bogor pada Ahad, 3 Januari 2016. “Saya sering melepas ikan dan burung untuk menjaga ekosistem, terutama di kawasan perkotaan. Jumlah burung semakin berkurang. Burung harus dilindungi dan jumlahnya diperbanyak. Melepas burung atau melepas ikan di sungai upaya kita merawat keseimbangan alam,” tutur Jokowi lewat tulisan yang beredar di media sosial.

ANWAR SISWADI

Berita terkait

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

2 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

2 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

10 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

11 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

14 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

14 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

14 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

15 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya