TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, menyatakan, dalam beberapa bulan ke depan, partainya akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk mengevaluasi sikap Partai Golkar terhadap pemerintah. Menurut dia, pada 4 Januari besok, Partai Golkar akan menggelar konsultasi nasional terlebih dahulu untuk mempersiapkan rapimnas tersebut.

"Saya akan kumpulkan kader-kader Golkar se-Indonesia di Bali. Ada beberapa agenda yang akan dibicarakan, yaitu evaluasi pilkada serentak 2015, persiapan pilkada 2017, dan juga yang terpenting adalah persiapan rapimnas," ujar Nurdin saat dihubungi pada Sabtu, 2 Januari 2016.

Nurdin berujar, evaluasi sikap Partai Golkar terhadap pemerintah merupakan salah satu agenda penting dalam rapimnas karena, dalam satu tahun ini Golkar tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. "Di DPR, justru Golkar yang terdepan membantu pemerintah," kata mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut.

Karena itu, Nurdin berujar, terdapat aspirasi yang berkembang dari kader-kader Golkar di daerah bahwa tidak ada bedanya Golkar yang saat ini berada di luar pemerintahan dengan Golkar yang dulu berada di dalam pemerintahan. "Kemungkinan-kemungkinan dari hasil evaluasi itu, bisa saja (bergabung), karena banyak aspirasi yang berkembang," ujarnya.

Nurdin pun mengatakan bergabungnya Golkar dengan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi. "Hasil evaluasi kami selama setahun akan diputuskan saat rapimnas nanti. Tapi, kami bukan bicara soal kabinet lho. Itu urusan presiden. Urusan kami adalah kepada rakyat, kepada negara," katanya.

Nurdin pun membantah bahwa Presiden Joko Widodo telah menawarkan kursi menteri dalam kabinet, seperti kata politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo kemarin. "Enggak, saya belum dengar itu. Sekarang kan saya Pelaksana Tugas Ketua Umum. Jadi, kalau ada perkembangan politik sejak 24 Desember kemarin, saya yang bertanggung jawab," tutur Nurdin.

Dia pun menegaskan, walaupun Partai Golkar selalu mendukung pemerintah, partai berlambang pohon beringin itu tidak pernah meminta jabatan kepada Jokowi. "Golkar tidak pernah memburu jabatan. Tujuan Golkar adalah mensejahterakan rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI