TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki beberapa catatan bagi kinerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 2015. Salah satu yang disoroti adalah tentang buruknya penegakan hukum.

Penegakan hukum dianggap masih jauh dari harapan. "Hukum masih dikuasai mafia, sehingga ada pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta, Rabu, 30 Desember 2015.

Di bidang ekonomi, Muhammadiyah mengapresiasi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dinilai masih tinggi walaupun tak sesuai dengan target. ‎Salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Angka itu berbanding lurus dengan ketimpangan sosial, khususnya antara di Jawa dan di luar Jawa.‎

Adapun di bidang politik, ucap Mu'ti, pemilihan kepala daerah serentak yang berjalan lancar beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa iklim politik di dalam negeri masih cukup kondusif. Namun yang menjadi catatan adalah seringnya terjadi kegaduhan di tingkat elite pemerintah.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat sistem presidensial. Tujuannya, para menteri lebih loyal dan Presiden lebih berperan aktif. "Kami mendukung perombakan kabinet, tapi menteri yang dipilih harus profesional."

Dalam hal keagamaan, pemerintah diminta tetap mewaspadai potensi konflik. Beberapa konflik bernuansa agama yang terjadi tahun ini antara lain peristiwa di Tolikara dan Singkil serta soal Syiah. "Dialog harus diutamakan."

FAIZ NASHRILLAH