TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua meminta Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua. Hal tersebut disampaikan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menyusul terjadinya penyerangan Kepolisian Sektor Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, yang terjadi pada Ahad lalu.

Menurut Alghiffari, kekerasan yang terus terjadi hampir setiap hari di Papua merupakan permasalahan yang sangat fundamental. "Jokowi harus mengakui memang ada masalah di Papua," ucapnya, Selasa, 29 Desember 2015.

Koordinator SKP-HAM Papua, Peneas Lokbere, mengatakan Jokowi harus mengumumkan gencatan senjata untuk kedua pihak yang tengah berseteru di Papua. "Ini penting untuk keluar dari krisis di Papua. Kalau kekerasan lawan kekerasan, hanya akan melahirkan dendam. Nanti dendam akan melahirkan kekerasan. Ini siklus kekerasan yang ada di Papua," ujar Peneas.

"LBH Jakarta dan SKP-HAM Papua juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia bertindak profesional dalam penanganan kasus Sinak dan tidak menggunakan cara represif yang berlebihan, seperti yang selama ini digunakan di Papua," tutur Alghiffari.

Ahad malam lalu, sekelompok orang bersenjata menyerang Polsek Sinak. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti, penyerangan itu diduga dilakukan kelompok Lekagak Tenggamati dengan melakukan penembakan dari arah belakang Markas Polsek Sinak.

Penembakan yang terjadi pada pukul 20.45 tersebut menewaskan tiga petugas dan melukai dua lain yang sedang berjaga. Tiga korban tewas adalah Brigadir Satu Ridho, Brigadir Dua Arman, dan Brigadir Dua Ilham. Sementara itu, dua polisi yang terkena tembakan di bagian tangan adalah Brigadir Satu Suma dan Brigadir Dua Rian.

Selain itu, dalam penyerangan tersebut, dua pucuk senjata AK 47 dan tiga pucuk senjata moser raib. Dua pucuk senjata Ss1 dan sebuah peti amunisi pun dicuri.

ANGELINA ANJAR SAWITRI