PPATK Deteksi Aliran Dana Terorisme dari Australia

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 28 Desember 2015 20:44 WIB

Pasukan gabungan TNI dan Polri melakukan penangkapan teroris saat simulasi tanggap darurat aksi teror di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina VII, Makassar, 3 Desember 2015. simulasi tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan untuk menjaga kelancaran operasional penyaluran BBM di terminal penyimpanan Makassar. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, mengungkapkan bahwa hasil kerja sama PPATK dengan Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC) berhasil menemukan aliran dana mencurigakan dari warga Australia kepada warga negara Indonesia. Dana tersebut dicurigai sebagai pendanaan jaringan terorisme.

"Warga Australia, inisial L, sempat mengalirkan dana ke Indonesia. Kemudian pihak yang menerima ini tewas dibunuh di Suriah," kata Yusuf di Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

Yusuf mengungkapkan bahwa jaringan terorisme itu menggunakan yayasan sebagai wadah yang berafiliasi untuk santunan dan pendidikan. "Mungkin pada saat itu untuk sumbangan amal. Ternyata mengalir ke yayasan Indonesia kepada orang yang tewas di Suriah."

Pemerintah Indonesia mengungkapkan ada ratusan WNI yang masuk secara ilegal ke Suriah. Kebanyakan diduga bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sebagian dari mereka disebut sudah kembali ke Indonesia.

Atas temuan tersebut, Yusuf mendorong pembuatan regulasi untuk mengaudit keuangan yayasan di Indonesia agar tidak mudah disusupi dana haram dari luar.

Untuk mencegah terorisme, PPATK memperat kerja samanya dengan AUSTRAC. "Dalam pencegahan terorisme, kami kerjasama dengan AUSTRAC, PPATK-nya Australia. Di sana belajar saling tukar ilmu pengetahuan," kata Yusuf.

Yusuf mengatakan kerja sama yang tertuang dalam kegiatan Counter-Terrorism Financing Summit ini direkomendasikan untuk dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tahun depan.

"Ada kesepakatan bersama bahwa pencegahan terorisme, Agustus 2016 diselenggarakan di Bali. Sekitar 200 peserta akan hadir," katanya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

8 hari lalu

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Selengkapnya

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.

Baca Selengkapnya

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

16 Juli 2023

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

15 Juli 2023

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 April 2023

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

31 Maret 2023

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

14 Maret 2023

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun pegawai Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

11 Maret 2023

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

Seabrek insentif mewah untuk calon investor proyek Ibu Kota Nusantara tersebut semakin mengancam kelangsungan masyarakat adat dan hutan Kalimantan.

Baca Selengkapnya

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

15 Februari 2023

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

PPATK mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 183,3 triliun. Berikut 5 tindak pidana pencucian terbesar.

Baca Selengkapnya