Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kedua dari kanan) memberikan tisu kepada Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti usai memimpin HUT ke-65 Polisi Air dan Udara di Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, 1 Desember 2015. Perayaan tersebut dimeriahkan dengan aksi terjun payung. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, mengatakan pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun depan, akan menjadi penentuan citra Presiden Joko Widodo. Citra kepolisian tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, masih memiliki rapor buruk.
"Ini akan menjadi ujian lagi untuk pemerintahan Jokowi, apakah bisa memilih satu Kapolri yang memang benar-benar bisa memulai (mengatasi permasalahan HAM), atau tidak," ujar Haris di kantor KontraS, Sabtu 26 Desember 2015.
Kapolri saat ini, Jenderal Badrodin Haiti, akan segera habis masa jabatannya dalam enam bulan ke depan. Ia berhasil naik, berkat kasus rekening gendut, menjerat kandidat lain, yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kasus ini sendiri membuat Budi sekarang menjabat sebagai Wakapolri.
Kasus ini juga akhirnya menjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan komisionernya dalam lingkaran pemidanaan yang dipaksakan. Kriminalisasi oleh Polri yang dialami komisioner KPK ini, seperti Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, semakin memperburuk citra Polri.
"Kinerja Polri dalam setahun ini amat menurun dari komitmen-komitmen sebelumnya," ujar Haris.
KontraS juga mempermasalahkan metode pemilihan Kapolri tahun kemarin, yang dianggap melupakan skema tes uji kelayakan dan kepatutan. Mereka menyarankan, kultur regenrasi melalui mekanisme vetting harus menjadi bagian dalam standar akuntabilitas yang dikawal oleh komisi-komisi Independen, seperti KPK, Komnas HAM, dan Kompolnas.
"Presiden dan DPR harus memiliki jalan keluar dalam mencari figur Kapolri dengan standar yang sesuai kebutuhan," ujar Haris.
