TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), memaparkan hasil rekapitulasi penanganan masalah hak asasi manusia (HAM) selama periode 2015. Dari data yang dikumpulkan, KontraS menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih belum mampu menangani berbagai isu HAM.

"Pemerintahan Jokowi masih meneruskan potret buram SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, di kantor Kontras, Sabtu, 26 Desember 2015. Bahkan ia menilai pemerintahan Jokowi bisa menjadi lebih buruk.

Kesimpulan tersebut, diambil dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tahun ini. Ditambah penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang lama, seperti, kasus Trisakti dan Semanggi yang tak jelas juntrungannya hingga kini. "Justru aturan hukum dan pernyataan-pernyataan pejabat negara yang anti HAM menguat di tahun ini," ujar Haris.

Selama 2015, Kontras mencatat ada 238 kasus pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang. Sementara itu, ada 24 pembela HAM, Pekerja Lingkungan dan Masyarakat Adat yang dikriminalkan. Hal tersebut menurut Azhar, di luar kriminalisasi terhadap 49 aktivis anti korupsi.

Selain itu, ada sekitar 40 kasus pelanggaran hak atas tanah di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Haris, hal tersebut merupakan lanjutan dari problem serupa dari tahun-tahun sebelumnya. "Ada kecenderungan kasus-kasus itu muncul sebagai rangkaian kasus yang telah terjadi beberapa tahun sebelumnya," Haris menjelaskan.

KontraS juga menerima 62 pengaduan publik atas kasus-kasus yang memiliki dimensi pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Termasuk di dalamnya hak atas hidup, jaminan perlindungan kebebasan beragama, pembunuhan kilat tanpa proses hukum, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. KontraS juga mencatat ada 44 kasus dengan vonis hukuman mati, yang didominasi tindak pidana narkotika.

Kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan kematian bagi 12 orang di Sumatera dan Kalimantan, juga menjadi catatan sendiri bagi Kontras. "Ini kejahatan massal. Jutaan orang menderita, namun justru hujan yang menangani situasi itu," kata Haris.

Presiden Jokowi, dianggap tak memiliki sikap jelas dalam hal ini. Ia tak memberi arahan jelas akan memberi tanggung jawab ke siapa untuk penyelesaian hal ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga dianggap tak menunjukkan inisiatif upaya penyelesaian.

Jika tak dibenahi, Kontras memperkirakan tahun 2016 akan menjadi tahun yang jauh lebih represif. "Agenda keadilan dan tuntutan-tuntutan akan semakin direpresi, kebebasan akan semakin menjadi barang langka," kata Haris.

EGI ADYATAMA