Tak Lolos KPK, Surya Tjandra Kembali Jadi Dosen  

Reporter

Jumat, 18 Desember 2015 15:44 WIB

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Surya Tjandra bersiap mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 4 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Surya Tjandra, mengaku tidak kecewa lantaran tidak terpilih sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019.

"Saya mengapresiasi keputusan Komisi Hukum DPR yang telah menetapkan lima pimpinan KPK, pengalaman kemarin memberi saya banyak inspirasi," ujar Tjandra saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Desember 2015.

Tjandra menuturkan dirinya mendukung penuh lima pemimpin KPK terpilih. Dia berharap, agar nantinya para pemimpin KPK periode baru ini bisa memberikan dampak positif yang lebih baik lagi terutama bagi masyarakat di semua lapisan. "Saya berharap teman-teman yang terpilih bisa bekerja dengan baik dan saya percaya mereka bisa," ujarnya.

Tidak hanya itu, Tjandra juga berharap dengan adanya KPK yang baru ini bisa memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat. "Jadinya kami tidak hanya tahu jika KPK hanya jago tangkap penjahat, tapi KPK juga bisa memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, setelah dirinya dipastikan tidak lolos menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019, Tjandra mengatakan akan kembali beraktivitas menjadi dosen di tempatnya biasa mengajar. "Kalau saya kan dosen jadi akan kembali ke kampus ngajar lagi," katanya.

Pada Kamis malam, 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR memilih lima pemimpin KPK definitif melalui mekanisme voting. Lima orang yang terpilih itu, ialah Staf Ahli Kepala Polri Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan; mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo; hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Alexander Marwatta; Staf Ahli Badan Intelijen Negara Saut Situmorang; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Laode Muhammade Syarief.

ABDUL AZIS

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

4 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

21 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya