TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan Rp 64,32 triliun dalam APBN 2016 untuk semua daerah di Jawa Barat. “Dari belanja Rp 2.095,7 triliun, yang ada di Jawa Barat Rp 64,32 triliun,” katanya di sela penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada semua kabupaten/kota di Jawa Barat, di gedung Sate, Bandung, Kamis, 17 Desember 2015.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan, merincinya. Di antaranya, Rp 54,7 triliun dana perimbangan, Rp 6,1 triliun dana transfer, dan Rp 3,57 triliun dana desa untuk 5.319 desa di Jawa Barat. Alokasi dana desa di Jawa Barat, misalnya, berada di urutan empat besar di Indonesia setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh.

Dia meminta penggunaan semua anggaran, baik dari pusat maupun daerah, untuk mendongkrak empat indikator pokok, yakni angka kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia (IPM), serta angka pengangguran terbuka.

Angka kemiskinan, misalnya. Pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan nasional tahun depan berada di kisaran 9-10 persen. Jawa Barat mematok target di bawah 9 persen. “Jawa Barat masih 9,7 persen. Silakan bupati/wali kota menghitung angka kemiskinan masing-masing. Kalau masih di atas nasional, harus bekerja keras,” kata Aher.

Aher mengatakan ada dua cara menekan angka kemiskinan. Pertama, mengandalkan mekanisme ekonomi alamiah dengan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi. “Teorinya begitu, tapi ada kelompok orang paling bawah yang tidak terpengaruh mekanisme perekonomian sehingga tidak ada cara lain selain advokasi,” ujarnya. Salah satunya dengan bantuan sosial dan bantuan hibah.

Selanjutnya, indikator rasio gini atau kesenjangan ekonomi yang dipatok target nasional 0,39 poin. Indeks rasio gini saat ini 0,41 poin. “Mendorong usaha mikro supaya menjadi usaha kecil, yang kecil jadi menengah, dan yang menengah jadi besar. Dengan mendorong ini, distribusi kekayaan akan lebih baik,” kata Aher.

Aher mengatakan indikator IPM Jawa Barat lumayan. Pemerintah mematok target IPM 70,1 persen, sementara Jawa Barat sudah menembus 73 persen. Kendati demikian, dia wanti-wanti pada semua kabupaten/kota agar tetap memperhatikan indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang menjadi dasar penghitungan indikator IPM.

Menurut Aher, pada indikator pengangguran terbuka, pemerintah mematok target 5,2-5,6 persen. Angka pengangguran terbuka di Jawa Barat masih 7 persen. Dia meminta semua daerah di Jawa Barat mendorong kegiatan perekonomian masing-masing sehingga minimal pengangguran terbuka di Jawa Barat bisa ditekan sampai 5,6 persen. “Tantangannya luar biasa banyak,” ucapnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat Joko Wihantoro mengatakan pemerintah meminta, dengan penyerahan DIPA lebih awal, realisasi anggaran lebih cepat. “Supaya realisasi untuk anggaran 2016 itu sudah bisa dimulai di triwulan pertama,” tuturnya di Bandung, Kamis, 17 Desember 2015.

Gubernur Jawa Barat juga menyerahkan DIPA yang berasal dari dana APBN 2016 pada seluruh perwakilan kementerian dan lembaga yang berada di Jawa Barat. Volume belanja kementerian/lembaga di Jawa Barat ditetapkan Rp 39,8 triliun, turun 3,81 persen dibandingkan belanja dalam APBN Perubahan 2015. Belanja itu tersebar di 50 perwakilan kementerian/lembaga yang ada di Jawa Barat.

AHMAD FIKRI