MKD Tak Niat Panggil Riza Chalid, Kini Alasannya: Reses

Senin, 14 Desember 2015 22:57 WIB

Riza Chalid. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak akan memanggil pengusaha minyak Muhamad Riza Chalid, yang kembali mangkir dalam sidang MKD untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran etika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

SIMAK: MKD Ternyata Belum Berniat Panggil Riza Chalid

"Permintaan saya untuk meminta menghadirkan Riza, menurut hampir semuanya, tidak diperlukan lagi. Tetapi, saya bersikeras untuk tetap dihadirkan dan dicatat oleh Sekretariat MKD," kata Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang, saat ditemui usai rapat internal MKD, Senin, 14 Desember 2015.

Riza diduga turut terlibat dalam pertemuan antara Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada Juni lalu. Junimart mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar MKD.

SIMAK: Belum Surati Riza Chalid, MKD Beralasan Tak Tahu Alamatnya

Menurut Junimart, sebagian besar anggota MKD beralasan tidak perlu dipanggilnya Riza karena Parlemen akan reses pada 18 Desember mendatang. "Katanya berpacu dengan waktu. Saya bilang kenapa tidak, kan mau mendapatkan hasil persidangan yang bisa memuaskan semua orang. Riza tahu anatomi pertemuan dan dia yang paling dominan dalam pertemuan itu," katanya.

Saat ini Riza dikabarkan berada di luar negeri sejak 3 Desember lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya mengisyaratkan Riza berada di Singapura. Laoly mengatakan Riza di Singapura karena biasanya ia berada di sana.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

52 menit lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya