Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan diambil sumpah sebelum menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Nama Luhut Binsar Pandjaitan kini sering dikaitkan dalam kasus ‘papa minta saham’ yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pemain besar minyak M. Riza Chalid. Dalam rekaman percakapan pertemuan Setya Novanto, Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 8 Juni lalu, nama Luhut disebut 66 kali dalam rekaman itu.
Meskipun Luhut tidak ada dalam pertemuan yang membicarakan masalah kontrak Freeport tersebut, Setya Novanto kerap menggambarkan betapa kuatnya posisi Luhut di pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setya meyakinkan Maroef tentang kuatnya pengaruh Luhut terhadap Jokowi. Setya menyatakan dekat dengan Luhut.
Setya dan Riza juga meyakinkan Maroef, jika mereka bisa membantu perpanjangan kontrak Freeport yang habis pada 2021 melalui Luhut. Setya dan Riza juga menyebut nama Jokowi dan Jusuf Kalla dan beberapa nama lain, seperti Prabowo Subianto. Dalam percakapan, juga disinggung masalah saham Freeport 20 persen. Selain itu, ada permintaan imbalan 49 persen saham pembangkit listrik tenaga air di Papua.
Obrolan dalam rekaman itu cocok dengan pengakuan Maroef di depan sidang hari kedua Mahkamah Kehormatan Dewan. Maroef ditanya anggota Mahkamah, Akbar Faisal, "Apakah ada upaya percaloan dalam pertemuan itu?" Maroef menjawab, "Saya perkirakan demikian."
"Menurut pemahaman saya, pihak lawan bicara saya berupaya meyakinkan saya bisa menegosiasikan lebih lanjut. Ada penjaminan dari Bapak Luhut," kata Maroef. "Ada upaya meminta saham, 11 persen untuk Bapak Presiden, 9 persen untuk Wakil Presiden, dan juga bisnis PLTA," kata mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara ini.
Menanggapi perihal ini, Luhut menyatakan banyak orang yang berkepentingan dengan Freeport. Ada yang menginginkan proyek PLTA di Papua juga berjalan. Ia juga menyatakan Jokowi memang pernah menanyakan Freeport kepadanya. Namun, dia menyangkal punya kepentingan apa pun di Freeport. "Karena enggak punya kepentingan, saya omong seenak perut," kata Luhut.
