Sejumlah mahasiswa melemparkan uang koin kedalam Gedung DPR saat menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen, Jakarta, 11 Desember 2015. Dalam aksinya mereka menuntut Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Komite Penyelamat Nawacita menganggap masalah pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam lobi-lobi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia adalah salah satu dari indikasi adanya mafia investasi di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Dengan perusahaan sebesar Freeport saja masih berani bermain-main," ujar Viktor, pengurus Komite Penyelamat Nawacita, dalam diskusi di Jalan Cikini Raya Nomor 70, Jakarta, Minggu, 13 Desember 2015.
Bagi Viktor, mencuatnya kasus pencatutan nama yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto adalah gunung es mafia investasi. Memungkinkan bahwa para mafia juga ikut bermain dalam kontrak kerja sama dengan perusahaan tambang lain.
"Otomatis indikasi permainan di semua tambang pasti ada," kata dia. Menurut dia, masalah lobi-lobi Freeport saja yang ketahuan. Dimungkinkan masih banyak lobi-lobi lain yang melibatkan banyak kasus dan pejabat di Indonesia.
Karena itu, dia berharap agar masalah pencatutan nama presiden harus segera dituntaskan lembaga hukum. Komite Penyelamat Nawacita mendesak agar Komisi Pemberantas Korupsi dan Kejaksaan Agung segera berkoordinasi untuk memeriksa Setya Novanto dan taipan minyak Riza Chalid. Mereka berdua dianggap bisa membuka tabir mafia investasi di Indonesia.
