TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya, baik pada tingkat pusat maupun daerah, untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Jokowi menyadari bahwa masih banyak kasus HAM yang belum terselesaikan.

"Saya harap seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempercepat permasalahan-permasalahan itu dengan baik," kata Jokowi saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional di Istana Negara, Jumat, 11 Desember 2015. Kasus pelanggaran HAM yang dimaksud Jokowi, selain pelanggaran kasus pada masa lalu, juga termasuk konflik agraria, penghormatan atas hak masyarakat adat, jaminan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan hak kaum terpinggirkan.

Presiden mengatakan, untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu, pemerintah harus memiliki keberanian melakukan rekonsiliasi atau terobosan melalui jalur yudisial dan non-yudisial. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya perlindungan dalam kebebasan berekspresi. Menurut dia, kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi harus dilawan. "Tapi demokrasi juga ada aturannya. Jangan dipikir kita mengekang, aturan harus dilaksanakan," ujarnya.

Dalam penyelesaian kasus HAM, Presiden mengatakan, sinergi antara Komnas HAM dan lembaga penegak hukum juga harus ditingkatkan. Menurut dia, sinergi yang terjalin ini masih kurang. "Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah," tuturnya.

Siang ini, Jokowi menghadiri peringatan Hari HAM Internasional di Istana Negara. Acara dihadiri oleh kurang-lebih 300 peserta yang terdiri atas pegiat HAM, pemerintah daerah, dan warga masyarakat. Peringatan Hari HAM juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan; Jaksa Agung Prasetyo; dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

ANANDA TERESIA