Masinton di Hari Antikorupsi: KPK, Jangan Gemulaikan Dirimu...

Reporter

Kamis, 10 Desember 2015 20:51 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi III, Masinton Pasaribu, mengatakan sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi berkaca terlebih dulu sebelum berkomentar. Hal tersebut disampaikan Masinton sebagai tanggapan atas sindiran Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengenai absennya DPR dalam Festival Antikorupsi yang diadakan KPK di Bandung.

“KPK jangan menggemulaikan dirinya karena menganggap sedang menjalankan tugas mulia. Jangan cengenglah. Jangan melemahkan diri sendiri karena mendapat dukungan publik yang besar,” ujar Masinton ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 10 Desember 2015.

Masinton berujar, sindiran Ruki tidak tepat karena dia merasa tidak menerima undangan tentang gelaran tersebut dari KPK. Dia mengatakan sudah mengecek dan bertanya kepada sekretaris kantor dan rekan-rekannya di Komisi III perihal undangan dari KPK.

SIMAK: Ruki KPK Sindir DPR di Acara Festival Antikorupsi

“Saya sudah cek dan tanya, tapi nyatanya tidak ada undangan. Gimana mau datang?” katanya. Masinton melanjutkan, dia akan datang jika memang ada undangan. “Jangankan di Bandung, di Papua juga ayo, asal ada undangan.” Karena itu, Masinton berucap, KPK jangan menyalahkan DPR atas ketidakhadiran ini.

Dia juga menampik bahwa undangan disampaikan secara lisan. Menurut dia, belum pernah ada pembicaraan tentang gelaran tersebut serta undangan untuk DPR dari KPK. “Waktu rapat bulan lalu pun KPK hanya bilang soal peresmian gedung baru, tidak ada pembicaraan soal undangan festival,” tutur Masinton.

SIMAK: Presiden Jokowi Batal Hadir di Festival Antikorupsi Bandung

Masinton berpesan kepada KPK agar memeriksa daftar undangan terlebih dulu sebelum menyindir. Dia meminta KPK mengecek Sekretariat KPK mengenai pihak mana saja yang diundang dalam acara tersebut.

Sindiran tersebut dilontarkan Ruki karena dari semua pemimpin lembaga negara yang diundang, hanya petinggi dan anggota DPR yang tidak hadir. "Hari ini saya tidak melihat satu pun anggota DPR. Kecuali saya, yang mantan anggota DPR," ucap Ruki saat berbicara dalam acara tersebut, Kamis, 10 Desember 2015.

BAGUS PRASETIYO | MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya