Ada Kapanye Hitam di Sleman

Reporter

Selasa, 8 Desember 2015 23:01 WIB

Petugas mengeluarkan logistik Pilkada Sleman 2015 dari gudang saat proses distribusi logistik Pilkada Sleman 2015 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman, DI Yogyakarta, 7 Desember 2015. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO,Sleman - Pemilihan Kepala Daerah, pun tak luput dari upaya kampanye hitam. Di Sleman, masyarakat menemukan selebaran undian berhadiah 1 mobil dan 17 sepeda motor, jika memilih salah satu pasangan calon.


Namun, pasangan calon yang tertera dalam selebaran itu membantah. Bisa jadi ini kampanye hitam untuk menyerang pasangan calon nomor 1, Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya. "Bentuknya saja kami tidak tahu," kata Yuni Satia Rahayu, Selasa (8/12).


Selebaran itu, berupa kertas dengan gambar pasangan calon, disertai nomor undian. Juga tulisan ketentuan undian, bisa didapatkan jika pasangan nomor 1 memenangkan pilkada Sleman. Selebaran itu, bayak ditemukan di Caturtunggal, Depok, Sleman.


Upaya itu, oleh sejumlah orang dinilai kampanye hitam atau black campaign. Sebab, pihak pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Gerinda dan PKS. itu, tidak mungkin melakukannya. “Ini politik uang, yang bisa menggali kubur sendiri,” kata Yuni.


Hal senada diungkapkan Danang. Dia menyebut itu sebagai black capaign di pihakya. "Mari berhati-hati dan awasi agar Pilkada jujur. Bahkan Bagi siapa saja penangkap pelaku politik uang, akan ada reward Rp 7 juta," katanya.


Advertising
Advertising

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sleman, Jayadi, mengaku pihaknya sudah memperoleh laporan itu beserta barang buktinya, akan segera menindaklanjuti. "Kami akan melakukan verifikasi dan mengumpulkan data, saksi, dari berbagai pihak," kata dia. MUH SYAIFULLAH

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya