Ketemu Priyo Budi, Kalla 'Curhat' Kasus Setya Novanto  

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 7 Desember 2015 16:26 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangannya dalam Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku Wakil Presiden Jusuf Kalla bercerita soal pencatutan namanya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Priyo mengatakan Kalla sengaja mengundangnya ke Kantor Wakil Presiden untuk membicarakan sidang Setya yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Saya sempat sekitar 7 menit berdua sama beliau, duduk berdampingan. Pertemuan yang bersifat informal sebagai junior dengan senior," kata Priyo di Kantor Wakil Presiden, Senin, 7 Desember 2015. "Tadi kami menyinggung beberapa isu terakhir yang sekarang dihadapi oleh kita semua, termasuk yaitu tadi yang terjadi di DPR, di MKD, dan seterusnya."

Priyo mengatakan Kalla geram terkait dengan aksi yang diduga dilakukan Setya karena telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi Freeport. Menurut dia, Kalla meminta MKD hari ini, yang juga bertepatan dengan waktu pemeriksaan Setya, melakukan sidang secara terbuka.

Dia berjanji akan membawa pesan Kalla kepada Golkar agar transparan kepada publik dengan cara membuat sidang MKD dilakukan secara terbuka. "Ini kan sudah menjadi konsumsi publik yang meluas dan sudah tidak bisa ditutupi," kata Priyo.

"Apakah mungkin dalam suasana seperti ini ada sekelompok orang, siapa pun dia atau personal, yang selama ini merasa tak tersentuh bisa kemudian tetap di-bumper, dilindungi, terlindungi, dan diusahakan agar terselamatkan dari situasi yang sudah diketahui publik, apakah masih ada kelompok atau personal semacam ini saya tidak tahu."

Kalla, menurut Priyo, meminta Setya menjelaskan secara terbuka dalam kesempatan sidang kali ini. Dia menyarankan seluruh fraksi yang menjadi anggota MKD bersifat obyektif dan independen serta memberikan sanksi jika Setya terbukti melanggar kode etik.

"Kalau betul terbukti ini menjadi skandal terbesar pada periode Dewan saat ini. Jadi semua mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," katanya.




REZA ADITYA

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

16 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya