Pansus Pelindo II Cecar RJ Lino Soal Notulensi RUPS  

Jumat, 4 Desember 2015 17:22 WIB

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino kembali dicecar dalam rapat Panitia Khusus Angket Pelindo II perihal notulensi rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam rapat direksi perusahaan tersebut. Notulensi rapat itu di antaranya menyoal jumlah saham yang dimiliki Pelindo II atas JICT sudah kembali seperti semula, yakni 51 persen. Hal itu merujuk pada perjanjian kontrak konsesi baru dengan JICT.

Anggota Pansus Pelindo II, Nurdin Tampubolon, menyebutkan payung hukum operasional Pelindo II adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. “Apa yang Bapak bawa ke Menkumham, lalu ke BKPM, kalau bukan hasil rapat dari pemegang saham? Ada tidak notulensi pemegang saham (RUPS) sebelum 5 Agustus 2014?" ujar Nurdin dalam rapat Pansus Pelindo II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 4 Desember 2015.

Kontrak perjanjian PT Pelindo II dengan PT Hutchinson Port Holdings atas kepemilikan saham PT JICT melalui Amendemen I pada 5 Agustus 2014, lalu Amendemen II pada 22 Juni 2015, dan yang terakhir adalah kontrak final 7 Juli 2015, menurut Lino, sudah ditandatangani kedua belah pihak, yakni Pelindo II, dengan Hutchison Port Holdings (HPH).

Belakangan, Lino mengakui pengembalian saham ke bentuk semula, ketika PT Pelindo II memegang saham, belum didasarkan pada hasil RUPS. Padahal, biasanya, perubahan kepemilikan saham yang didaftarkan ke BKPM harus lebih dulu melalui RUPS.

Artinya, komposisi jumlah kepemilikan saham belum berubah seperti yang dikatakan Lino, yakni saham sebesar 51 persen masih dimiliki HPH, 48,9 persen dimiliki Pelindo II, dan 0,1 persen dimiliki koperasi pegawai. "Kalau toh ada kekurangan itu, saya terima konsekuensinya. Mereka (JICT) orang kami, legalitas memang belum kami selesaikan. Notulensi sebelum 5 Agustus saya tidak ingat. Secara de jure tidak ada," ujar Lino.

Akhirnya Dirut PT JICT Dani Rusli maju untuk menjelaskan kepada forum tentang urutan kronologi pendaftaran kepemilikan saham Pelindo ke BKPM.
7 Juli 2015 RUPS pengangkatan direksi dan Komisaris JICT.
17 November 2015 aplikasi ke BKPM online untuk mendapatkan username dan password.
18 November 2015 konfirmasi BKPM online hak akses untuk sistem pelayanan informasi dan perizinan.
24 November 2015 RUPS peningkatan saham dan modal kepemilikan Pelindo II kepada JICT.
2 Desember konfirmasi aplikasi izin prinsip online lengkap diterima serta diakses di BKPM dan proses belum selesai.

Dengan begitu, kata Dani, saat ini status kepemilikan saham PT Pelindo II di PT JICT atas Hutchinson Port Holdings yang didaftarkan ke BKPM tetap 48,9 persen.

DESTRIANITA K

Berita terkait

KPK Ungkap Alasan Ajukan Kasasi atas Putusan Banding Terdakwa RJ Lino

30 Mei 2022

KPK Ungkap Alasan Ajukan Kasasi atas Putusan Banding Terdakwa RJ Lino

Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding dengan terdakwa RJ Lino.

Baca Selengkapnya

Pelindo Targetkan Proyek Terminal Baru di Tenai NTT Rampung Juli 2022

3 Mei 2022

Pelindo Targetkan Proyek Terminal Baru di Tenai NTT Rampung Juli 2022

Pelindo Cabang Kupang menargetkan pembangunan gedung terminal penumpang yang baru di Pelabuhan Tenau Kupang, selesai pada Juli 2022

Baca Selengkapnya

Ini Alasan KPK Ajukan Banding Atas Vonis Kasus RJ Lino

21 Desember 2021

Ini Alasan KPK Ajukan Banding Atas Vonis Kasus RJ Lino

KPK menyatakan banding dalam perkara eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino perihal korupsi pengadaan dan pemeliharaan 3 unit Quayside Container Crane

Baca Selengkapnya

Hakim Rosmina Sebut KPK Tak Cermat Hitung Kerugian Negara di Kasus RJ Lino

15 Desember 2021

Hakim Rosmina Sebut KPK Tak Cermat Hitung Kerugian Negara di Kasus RJ Lino

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Rosmina menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam pemberian vonis RJ Lino

Baca Selengkapnya

Divonis 4 Tahun Penjara, RJ Lino Pikir-pikir untuk Banding

14 Desember 2021

Divonis 4 Tahun Penjara, RJ Lino Pikir-pikir untuk Banding

RJ Lino masih pikir-pikir untuk mengajukan banding setelah divonis 4 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion di Vonis RJ Lino, Hakim Rosmina: Tak Ditemukan Niat Jahat

14 Desember 2021

Dissenting Opinion di Vonis RJ Lino, Hakim Rosmina: Tak Ditemukan Niat Jahat

Hakim Rosmina berujar juga tidak menemukan fakta hukum bahwa RJ Lino memperoleh keuntungan pribadi dari pembelian

Baca Selengkapnya

RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara

14 Desember 2021

RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara

Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada RJ Lino dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subisder 6 bulan kurungan.

Baca Selengkapnya

Kasus PT Pelindo II, RJ Lino Akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini

14 Desember 2021

Kasus PT Pelindo II, RJ Lino Akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Jaksa KPK menuntut RJ Lino hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Selengkapnya

RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Pelindo II

11 November 2021

RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Pelindo II

RJ Lino dituntut 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Selengkapnya

RJ Lino akan Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini di Kasus PT Pelindo II

11 November 2021

RJ Lino akan Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini di Kasus PT Pelindo II

KPK mendakwa RJ Lino telah merugikan negara dalam pengadaan 3 Quay Container Crane saat memimpin PT Pelindo II.

Baca Selengkapnya