Setya Novanto Tak Hadir, BPK Batal Paparkan Audit Pelindo

Reporter

Editor

Yuliawati

Rabu, 2 Desember 2015 18:44 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) batal memaparkan hasil audit investigatif terhadap Pelindo II di hadapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat. Batalnya pemaparan karena ketidakhadiran ketua DPR, Setya Novanto dan Ketua BPK, Harry Azhar Azis.

"Mekanisme yang berlaku kami harus menerima dulu dari ketua DPR, baru pihak BPK menjelaskan kepada kami," ujar Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka di kompleks DPR RI, Rabu 2 Desember 2015.

Salah satu anggota BPK, Achsanul Kosasih telah hadir ke panitia khusus mewakili Ketua BPK. Dia nampak terkejut dengan putusan pembatalan pemaparan. "Sebenarnya kami juga yang akan melakukan presentasi ini," ujar Achsanul. Namun keberatan Achsanul ini disampaikan setelah ketua Pansus mengetuk palunya.

Selain karena absennya ketua DPR dan Ketua BPK, penundaan rapat yang digelar di Ruang Rapat Pansus C tersebut juga karena adanya agenda lain yang akan dilaksanakan Pansus. Agenda rapat itu sendiri diagendakan dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan mantan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Menurut Rieke, rapat dengan Menteri dan mantan Menteri Perhubungan itu, sudah dua kali batal. "Mereka sekarang sudah nunggu di ruang tamu," kata politisi dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Pansus akhirnya memutuskan tidak akan memulai rapat sebelum mendapatkan dokumen hasil audit langsung dari ketua DPR. Ia juga mengatakan pansus harus mempelajari juga hasil laporan audit BPK ini.

Pansus masih belum menentukan agenda pemaparan hasil audit BPK selanjutnya. Rieke hanya menyampaikan bahwa Pansus akan mengirim surat lagi kepada ketua DPR terkait hal ini.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya