Tomy Winata Akui Bantu Paviliun Indonesia di COP21 Paris

Selasa, 1 Desember 2015 22:52 WIB

Pegawai Artha Graha Peduli memasang panel di pintu masuk Paviliun Indonesia. TEMPO/Untung Widyanto

TEMPO.CO, Paris - Pemilik Grup Artha Graha Tomy Winata mengakui membantu Paviliun Indonesia pada acara Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau COP21 di Paris, Prancis. Motivasinya adalah membantu mempromosikan kekayaan dan pelestarian alam Indonesia di luar negeri.

“Saya juga ingin mengajak perusahaan-perusahaan nasional lain melakukan hal yang sama. Sekurang-kurangnya 30 persen dari keuntungannya diberikan untuk penyelamatan alam dan bumi Indonesia,” kata Tomy kepada Tempo di Paviliun Indonesia di Le Bourget, Paris pada Senin, 30 November 2015.

Tomy menjelaskan Artha Graha telah membuktikan komitmen konservasi mereka dengan mengelola Tambling Wildlife Nature Conservation seluas 45.000 hektare di Lampung. Kawasan ini dulunya bekas konsesi illegal logging yang setelah habis kayunya kemudian diserahkan ke Kementrian Kehutanan.

Pada 1996, kawasan ini dikelola dan didanai oleh Yayasan Artha Graha Peduli sebagai kawasan konservasi fauna liar dan binatang laut. Saat ini ada 40 harimau sumatera yang hidup di hutan ini dan 7 ekor ada di dalam kandang. Selain itu ada satwa lainnya seperti kura-kura berduri, monyet hanoman, siamang dan lainnya.

Tambling Wildlife Nature Conservation inilah yang dipamerkan di Paviliun Indonesia di Conference of Parties (COP) Ke-21 di Paris. Ada film tentang kawasan itu dan diskusi mengundang para ahli dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada COP atau Konferensi Iklim sebelumnya di Warsawa, Polandia pada 2013 dan di Peru (2014), Yayasan Artha Graha Peduli juga membantu Paviliun Indonesia. Lembaga ini mengerahkan 40 karyawannya untuk membangun Paviliun Indonesia. “Mereka juga yang membantu pameran Indonesia di Milan, Italia,” kata Tomy.

Tomy membantah perusahaannya terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tidak ada titik api (hotspot) dari konsesi PT Pasifik Agro Sentosa di Kalimantan Barat. Ini perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 48.000 hektar yang merupakan anak usaha Grup Artha Graha. Dia menjelaskan Yayasan Artha Graha hanya membantu tenaga saja untuk membangun Paviliun Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah aktivis lingkungan menyoroti Paviliun Indonesia yang didominasi perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Meski tidak ada logo perusahaan yang dipasang di sana, namun kepentingan mereka tampak dalam materi film dan diskusi/seminar di sini.

Ada 47 seri diskusi dimana Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit mengelola empat seminar pada tanggal 2, 3, 8 dan 9 Desember 2015. Sementara Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pada 1 Desember (ada 2 seminar) dan 3 Desember 2015.

“Tidak benar ada dominasi, dari sesi-sesi diskusi bisa dilihat keragaman para pihak dalam acara,” kata Penanggungjawab Paviliun Indonesia Agus Justianto. Menurutnya para kontributor membantu Paviliun Indonesia tanpa mencantumkan logo sponsor.

Agus menjelaskan dana APBN tidak boleh dikeluarkan untuk membiayai Paviliun Indonesia. Walhasil panitia atau event organizing mencari dana dari dunia usaha. Kabarnya biaya yang keluar untuk Paviliun Indonesia sekitar Rp 8,5 miliar.

Salah seorang panitia menjelaskan Artha Graha Peduli hanya menyumbang tenaga untuk membangun booth. Sementara sebagian dana disumbang Kadin (yang berasal dari beberapa perusahaan perkebunan sawit dan HTI) dan sisanya oleh BPDP dan APRIL.

UNTUNG WIDYANTO (PARIS)

Berita terkait

Terkini dari Proyek Rempang Eco City, Surat Peringatan Kedua Terbit di Bakal Lahan Relokasi

52 hari lalu

Terkini dari Proyek Rempang Eco City, Surat Peringatan Kedua Terbit di Bakal Lahan Relokasi

Sebanyak 15 warga menerima surat peringatan kedua (SP 2) untuk pengosongan lahan bakal kawasan relokasi warga terdampak Rempang Eco City.

Baca Selengkapnya

Warga Tolak Pindah, BP Batam Tetap Bangun Rumah Contoh Relokasi Rempang

9 Januari 2024

Warga Tolak Pindah, BP Batam Tetap Bangun Rumah Contoh Relokasi Rempang

BP Batam tetap akan memulai pembangunan rumah contoh relokasi proyek Rempang Eco-City mulai Rabu besok.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Libatkan Warga Pulau Rempang dalam Investasi

2 Oktober 2023

Bahlil Janji Libatkan Warga Pulau Rempang dalam Investasi

Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sudah membuat komitmen dengan Perusahaan Xinyi untuk melibatkan warga Rempang dalam proyek Rempang Eco-City.

Baca Selengkapnya

Dianggap Bekingi Pengusaha dalam Konflik Pulau Rempang, Kepala BP Batam Bungkam

2 Oktober 2023

Dianggap Bekingi Pengusaha dalam Konflik Pulau Rempang, Kepala BP Batam Bungkam

Kepala BP Batam tidak merespons ketika diminta tanggapan atas dugaan lembaganya menjadi beking pengusaha dalam konflik Rempang.

Baca Selengkapnya

Kondisi Terkini di Pulau Rempang: 3 KK Sudah Pindah ke Hunian Sementara, Mayoritas Masih Menolak

26 September 2023

Kondisi Terkini di Pulau Rempang: 3 KK Sudah Pindah ke Hunian Sementara, Mayoritas Masih Menolak

Warga Pulau Rempang terus menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

25 September 2023

Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

Menteri Bahlil menyampaikan pemerintahan Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco-City meski ada penolakan warga yang direlokasi.

Baca Selengkapnya

Soal Konflik Pulau Rempang, Komisi III DPR RI Akui Belum Ada Jadwal Pemanggilan Para Pihak

25 September 2023

Soal Konflik Pulau Rempang, Komisi III DPR RI Akui Belum Ada Jadwal Pemanggilan Para Pihak

Komisi III menyatakan belum ada pembahasan untuk menelusuri konflik Pulau Rempang di tingkat pimpinan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Konflik Pulau Rempang

25 September 2023

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Konflik Pulau Rempang

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Baca Selengkapnya

Soal Konflik Pulau Rempang, YLBHI Sebut Komisi III DPR RI tak Sensitif

23 September 2023

Soal Konflik Pulau Rempang, YLBHI Sebut Komisi III DPR RI tak Sensitif

YLBHI menilai Komisi III DPR RI tak menjalankan tugas pengawasannya dalam kasus Pulau Rempang.

Baca Selengkapnya

Soal Konflik Pulau Rempang, INFID Setuju Komisi III DPR Panggil Seluruh Aktor yang Terlibat

23 September 2023

Soal Konflik Pulau Rempang, INFID Setuju Komisi III DPR Panggil Seluruh Aktor yang Terlibat

INFID dukung rencana Komisi III untuk memanggil seluruh aktor yang terlibat dalam konflik di Pulau Rempang dengan 2 syarat.

Baca Selengkapnya