Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kiri), dan Ketua Panitia Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang juga Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan (kiri) saat meninjau gladi bersih persiapan Peringatan KAA di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, 18 April 2015. Jusuf Kalla mengatakan persiapan pelaksanaan rangkaian acara Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Jakarta, sudah mencapai 98 persen. Sebanyak 28 kepala negara dipastikan hadir. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Singapura. Namun ia mengaku tak membahas soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK.
"Hasil pertemuan dengan Deputi PM Singapura tentang Flight Informatin Region, kedua soal ratifikasi perjanjian pertahanan dan ekstradisi dengan Singapura soal asap," ujar Luhut di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 24 November 2015.
Ia membantah dirinya dan Kalla bersitegang akibat kasus pencatutan nama. "Enggak ada, kami ketawa-ketawa saja tadi," kata Luhut. Mantan Kepala Staf Presiden ini menyerahkan segala urusan Setya Novanto pada proses di Mahkamah Kehormatan Dewan. "Saya tak mau ikut campur," ujarnya.
Mobil Lexus Hitam RI 16 datang ke kantor Wapres dari Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30. Adapun letak Istana dan kantor Wapres bersebelahan. Pertemuan Luhut dan Kalla berlangsung sekitar satu jam.
Namun, tak seperti tamu lainnya, Luhut menemui Kalla lewat pintu belakang. Ia membantah bermaksud menemui Kalla diam-diam. "Karena saya dari Istana, ini saya sudah terlambat karena tertahan Presiden. Kalian curiga saja," ujar Luhut.
Menurut agenda resmi Sekretariat Wakil Presiden, tak ada agenda Kalla menemui Luhut. Kalla hanya diagendakan menerima Pengurus Pusat Muhammadiyah, memimpin rapat terbatas soal gambut, menerima Liga Parlemen Jepang, menerima President Director PT Posco Indonesia Inti, dan menerima Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit.
Sebelumnya, dalam transkrip yang beredar, SN dan R menyebut nama Luhut memiliki peran untuk meloloskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dalam transkrip itu juga disebut adanya nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan meloloskan perpanjangan kontrak Freeport dengan kompensasi pembagian saham 20 persen.
Akibat adanya lobi-lobi liar itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Politikus Partai Golkar inilah yang konon kabarnya menjanjikan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Luhut sempat menuduh Sudirman tak melapor kepada Jokowi ketika melaporkan Novanto.
