KKP Tak Terpengaruh Insiden Perbatasan RI-Timor Leste

Reporter

Editor

Kamis, 12 Januari 2006 16:46 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak terpengaruh insiden penembakan tiga warga Indonesia oleh polisi Timor Leste. Lembaga ini dibentuk atas dasar keinginan menjalin persahabatan melalui rekonsisliasi kedua Negara. "Jadi kami tak berurusan dengan peristiwa itu," kata Benjamin Mangkoedilaga, Ketua Bersama KKP dari Indonesia yang diamini Dionisio Babo Soares, Ketua KKP dari Timor-Leste, di Denpasar (12/1).Insiden itu juga dipastikan tidak bakal mengganggu kinerja dan performa KKP maupun pergaulan personal antar KKP. Jadwal-jadwal tetap dilaksanakan sesuai rencana semula. Dia menyangkal isu bahwa ada semacam perubahan sikap di antara anggota KKP sebagai reaksi atas insiden penembakan. "Kami baik-baik saja. Pekerjaan tetap dilakukan sesuai TOR (term of reference) atau kerangka acuan," ujar Benjamin.Dionisio menambahkan, tujuan pembentukan KKP adalah mempererat persahabatan dua negara pasca jajak pendapat 1999. Karena itu, tugasnya hanyalah seputar peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah jajak pendapat. Dengan fokus pada kejadian-kejadian yang disinyalir masih menjadi ganjalan kedua pihak hingga perlu diselesaikan. "Dan, kedua negara sepakat menyelesaikannya melalui lembaga ini (KKP)," ujarnya. Rilla Nugraheni

Berita terkait

Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?

16 Desember 2023

Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?

Capres Ganjar Pranowo menyebut masalah pelanggaran HAM bisa dirampungkan dengan menghidupkan kembali RUU KKR. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Pastikan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kejahatan HAM Masa Lalu Tetap Berjalan

27 Juni 2023

Mahfud MD Pastikan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kejahatan HAM Masa Lalu Tetap Berjalan

Mahfud MD menyebutkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tetap dibutuhkan untuk masa yang akan datang.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan

19 Agustus 2022

Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan

Mahfud MD mengatakan pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM masa lalu sebagai pengganti KKR yang telah dibatalkan MK

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

19 Agustus 2022

Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD menyatakan penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masal lalu melalui non-yudisial karena penyelesaian melalui jalur yudisial menemui kendala.

Baca Selengkapnya

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

18 Agustus 2022

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

17 Agustus 2022

Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

Kepres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM berat dinilai merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat.

Baca Selengkapnya

Tentang RUU KKR, Kementerian Hukum dan HAM: Masih Pemetaan

4 Desember 2019

Tentang RUU KKR, Kementerian Hukum dan HAM: Masih Pemetaan

Dirjen HAM menganggap perlunya pendalaman setiap persoalan atas dugaan pelanggaran HAM, terutama untuk menentukan kualifikasi setiap kategori.

Baca Selengkapnya

Alissa Wahid Ingatkan Pentingnya Perspektif Korban di RUU KKR

4 Desember 2019

Alissa Wahid Ingatkan Pentingnya Perspektif Korban di RUU KKR

Harus diingat, kata Alissa Wahid, ini ujungnya adalah rekonsiliasi, tidak soal menang-menangan gitu.

Baca Selengkapnya

Lokataru Tak Ingin Mahfud Md Salah Kaprah Soal KKR HAM

22 November 2019

Lokataru Tak Ingin Mahfud Md Salah Kaprah Soal KKR HAM

Peneliti dari Lokataru Haris Azhar tak ingin Mahfud Md salah kaprah soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Baca Selengkapnya

Moeldoko Sebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Bisa Hidup Lagi

15 November 2019

Moeldoko Sebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Bisa Hidup Lagi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah akan menghidupkan kembali pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Baca Selengkapnya