TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar Fahmi Idris mengaku tak pernah mengatakan Ketua DPR Setyo Novanto bakal mundur dari jabatannya akibat skandal calo saham Freeport. Dia juga menegaskan tidak ada politikus Golkar yang menekan Setya untuk mundur dari posisinya.
“Apa yang ditulis di Reuters itu salah kutip. Kami di Golkar justru mendorong persoalan Setya Novanto diselesaikan di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan),” kata Fahmi Idris, Jumat 20 November 2015.
Menurut Fahmi, forum MKD merupakan mekanisme yang sah dan harus dijalani Setya. Inilah, kata Fahmi, kesempatan bagi Setya Novanto untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. "Termasuk penjelasan menyangkut orang-orang yang disebut dalam rekaman percakapan tentang saham PT Freeport Indonesia," katanya.
Mengenai desakan sejumlah anggota DPR agar Setya Novanto mundur dari jabatannya, Fahmi mengatakan, itu hal biasa dalam politik. “Banyak yang mengincar jabatan Setya Novanto. Siapa yang enggak mau jadi Ketua DPR?" kata Fahmi. Dia menekankan pentingnya mekanisme MKD dibiarkan menentukan nasib Setya. "Ada banyak angkot ke daerah itu,” kata mantan Menteri Perindustrian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Hari ini, 20 November 2015, situs berita Reuters menulis bahwa Setya Novanto berencana mundur dari jabatan Ketua DPR. Informasi itu diperoleh Reuters dari wawancara dengan Fahmi Idris. “Setya Novanto telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR, tapi masih tetap anggota anggota parlemen," Fahmi Idris. Kabar inilah yang belakangan dicabut Fahmi.
