TEMPO.CO, Bandung - Tim dari Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran memaparkan hasil riset pada 1-17 Oktober lalu soal kepuasan publik dan kinerja kepala daerah berdasarkan wawancara ke warga dan kajian berita di media massa. Diantara risetnya menyoroti kinerja 5 daerah yang terbanyak diberitakan, yakni Kota Bandung, Bogor, Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta, serta Karawang. Patokan kinerjanya berdasarkan pelayanan dasar warga, infrastruktur, kepemimpinan, sumber daya aparatur, kebijakan daerah, serta anggaran daerah.

Ketua tim PSPK Muradi mengatakan, Walikota Bandung Ridwan Kamil punya skor indeks penilaian tinggi dalam hal keteladanan, kemampuan mengurus daerah, inovasi infrastruktur, akses kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana jalan, alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan, serta politik balas budi. Adapun nilai rendah diantaranya pada soal mengetahui kebutuhan rakyat, tingkat kemudahan prosedur pendidikan. “Mungkin terkait masalah penerimaan peserta didik baru 2015 lalu,” ujarnya, Senin, 16 November 2015.

Nilai rendah untuk birokrasi pimpinan Ridwan Kamil yakni soal biaya perizinan, akses warga miskin terhadap pengurusan administrasi kependudukan, ketersediaan sarana dan prasarana air bersih, irigasi, serta pasar. Kemudian soal kesungguhan pemerintah mendidik aparaturnya, melaksanakan peraturan daerah, anggaran bencana, dan penyelesaian masalah pengangguran.

Adapun Walikota Bogor Bima Aria, punya nilai tinggi dalam hal keteladanan, kemampuan mengurus daerah, masalah aparat yang berkeliaran di jam kantor, dan alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBD. Nilai rendahnya antara lain soal realisasi janji kampanye, biaya pendidikan, akses dan kemudahan perizinan usaha, ketersediaan sarana dan prasarana air bersih, irigasi, serta pasar.

Kepala daerah lain seperti Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, lebih banyak bernilai moderat. Nilai tingginya untuk keteladanan, mampu mengurus dan mengenal potensi daerah, ketersediaan sarana dan prasarana air bersih, irigasi, kualitas infrastruktur, serta terbuka dalam perencanaan program dan proyek pembangunan.

Nilai tinggi lainnya pada soal keseriusan pemerintah mendidik aparaturnya, penempatan birokrat di jabatan strategis, penyediaan ruang kelas, keseriusan pemda melaksanakan Perda, juga alokasi 20 persen APBD untuk dana pendidikan, serta memadainya anggaran kesehatan. Skor rendah Dedi terkait soal pungutan yang dilakukan oknum aparat, aparat berkeliaran di jam kantor, dan politik balas budi.

ANWAR SISWADI