TEMPO.CO, PADANG - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkili Hasan mengaku, usulan penyematan gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto dan Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah wajar. Sebab, kedua presiden itu memiliki jasa yang besar bagi Indonesia.

"Usulan boleh. Apalagi jika ingat jasa-jasa besar mereka. Ini hanya soal waktu," kata Zulkifli Hassan di Padang, Sumatera Barat, Selasa 10 November 2015.

Makanya, kata Zulkifli, Soeharto dan Gusdur pantas mendapatkan gelar pahlawan. Namun, penetapan itu soal waktu. Tergantung pertimbangan dari pemerintah. "Kami serahkan ke pemerintah. Mungkin ada pertimbangan lainnya," uarnya.

Tahun ini pemerintah menyematkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh. Yaitu, Bernard Wilhelm Lapian dari Sulawesi Utara, Mas Isman dari Jawa Timur, dan Komisaris Jenderal Moehammad Jasin dari Jawa Timur. Selain itu, pemerintah, kata Jokowi, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada I Gusti Ngurah Made Agung dari Bali dan Ki Bagus Hadikusuma dari Yogyakarta

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan presiden Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masih menunggu saat yang tepat. Menurut Khofifah, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sebetulnya telah selesai membahas pemberian gelar bagi Soeharto dan Gus Dur.

Hasil pembahasan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat tersebut juga sudah disampaikan ke Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial, hasil kajian itu diteruskan ke Dewan Gelar.

“Tidak ada catatan keberatan untuk dua tokoh tersebut. Hanya saja Dewan Gelar masih mengendapkan dan menunggu saat yang tepat,” ujar Khofifah usai menjadi pembicara sebuah diskusi di Surabaya, Senin, 9 November 2015.

ANDRI EL FARUQI