Jokowi Resmikan Kapal Pengangkut Ternak, Biar Sapi Tak Stres  

Reporter

Selasa, 10 November 2015 17:00 WIB

Sapi impor diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Juni 2014. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo siang ini meresmikan kapal pengangkut ternak pertama di Indonesia saat melakukan kunjungan kerja di Bangkalan, Jawa Timur. Jokowi mengatakan kapal berkapasitas 500 ekor sapi ini dapat mempersingkat waktu pengangkutan ternak dari Nusa Tenggara Timur.

"Kiriman sapi dari NTT pakai truk sampai di Jakarta sapinya lemas semuanya karena perjalanan yang sangat panjang dan posisi sapinya tidak pada posisi yang baik," katanya ketika memberikan sambutan dalam peresmian beberapa kapal di Bangkalan, Selasa, 10 November 2015.‎

‎Kapal ini, kata Jokowi, diharapkan dapat mempercepat arus barang dan ternak. Presiden menilai efisiensi ini dapat membuat harga angkutan lebih murah sehingga para peternak dapat bersaing dengan lebih kompetitif. "Kekalahan kita selalu pada harga angkutan sampai bisa masuk ke Jakarta," ucapnya.

Selama ini, kata Presiden, produk sapi asal Indonesia selalu kalah bersaing karena biaya angkut yang tinggi. Menurut dia, sapi asal Australia bisa bersaing di pasar internasional karena biaya transportasi yang murah. Kapal ini diharapkan juga bisa merealisasi program tol laut. "Sesuai dengan target kapal yang menghubungkan antarpulau disebut tol laut, satu demi satu sudah diresmikan," ujarnya.

Kapal yang diresmikan Presiden adalah Kapal Khusus Pengangkut Ternak KM Camara Nusantara1, Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 56, dan Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 55. Jokowi mengatakan, untuk menjamin distribusi logistik nasional, Kementerian Perhubungan telah memesan 200 kapal tahun ini dan 160 kapal tahun depan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan KM Sabuk Nusantara 56 dapat membawa 500 sapi dengan rute Kupang-Bima-Tanjung Perak -Tanjung Emas-Bima-Kupang. "Kapal itu harus menjamin ternak tidak boleh stres, tertekan, dan diberi ruang gerak," kata Jonan.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya