Dokumen Ini Beberkan Biaya Jasa Lobi Pertemuan Jokowi-Obama

Reporter

Minggu, 8 November 2015 10:13 WIB

Data tentang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Sumber : Michael Buehler

TEMPO.CO, Jakarta -Dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies, Universitas London, Michael Buehler membeberkan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Amerika Serikat menggunakan salah satu jasa konsultan R&R Partners, Inc asal Singapura.


Surat pernyataan pendaftaran jasa konsultan untuk Presiden Indonesia Jokowi diterima oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada tanggal 17 Juni 2015, pukul 06.04 waktu setempat.

Dalam dokumen tersebut terdapat sembilan pasal dan 37 ayat yang berisi perjanjian dalam permohonan jasa konsultan dan layanan lobi di bidang hubungan internasional bagi pemerintah Republik Indonesia.


(Baca: Menteri Luhut Bantah Pertemuan Jokowi-Obama Hasil Lobi Perusahaan PR )

Pada tanggal 6 November lalu, Buehler menulis sebuah artikel berjudul “Waiting in the White House lobby” atau “Menunggu di Lobi Gedung Putih”. Dalam artikel tersebut ia menuliskan bahwa Indonesia menggelontorkan dana sebesar US$ 80.000 yang harus dibayarkan pada tanggal 15 Juni dan 1 September 2015 pada sebuah perusahaan jasa bernama Las Vegas PR untuk melobi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Buehler melihat lemahnya koordinasi dalam merealisasikan kunjungan Presiden Jokowi sebagai agenda politiknya, terutama pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan. Padahal, dalam agenda perjalanan ini seharusnya berada di bawah Kementerian Luar Negeri. Namun justru Luhut Panjaitan terbang ke Amerika Serikat untuk mengurus agenda kunjungan tersebut. Sontak, Menteri Retno langsung mendapatan kritik dari publik.


"Mengapa konsultan Singapura membayar US$ 80 ribu ke perusahaan PR Las Vegas untuk melakukan lobi bagi pemerintah Indonesia?" tulis Buehler dalam artikelnya.

Dalam pembayaran misterius tersebut, Buehler mempertanyakan adanya kerenggangan dalam tubuh pemerintahan Joko Widodo terkait kemampuan Presiden dalam mengontrol stafnya.


Surat perjanjian tersebut ditulis pada tanggal 8 Juni dan diterima oleh Departemen Kehakiman Amrika Serikat yang berada di bawah Foreign Agents Registration Act (FARA) pada tanggal 17 Juni 2105 menunjukan bahwa perusahaan Singapura menggandeng Derwin Pereira, Direktur Pereira International PTE LTD untuk bekerja sama dengan Las Vegas-based R&R Partners, Inc.

Namun, Menteri Retno menampik kabar tersebut. Dalam konferensi pers yang digelarnya, Retno menegaskan tak ada jasa pelobi dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat.


Advertising
Advertising

Retno menjelaskan, Kementerian Luar Negeri juga tidak membayar jasa pelobi dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Menurut Retno, persiapan tersebut dilakukan Kementerian Luar Negeri dibantu banyak pihak dalam waktu yang cukup lama.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Retno mengatakan adanya penandatanganan empat Memorandum of Understanding (MoU) di bidang maritim, energi, pertahanan, dan bahan bakar minyak penerbangan alternatif yang bernilai lebih dari US$ 20 miliar.

LARISSA HUDA

Berita terkait

Anggukan Jokowi soal Disebut Jadi Penjembatan Prabowo-Megawati

40 menit lalu

Anggukan Jokowi soal Disebut Jadi Penjembatan Prabowo-Megawati

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Jokowi yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Megawati dan Prabowo

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

41 menit lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

1 jam lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

1 jam lalu

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

1 jam lalu

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Jokowi mengharapkan pembukaan Indonesia Digital Test House (IDTH) di BBPPT dapat memperkuat ekosistem digital lokal. Berikut hal-hal seputar IDTH.

Baca Selengkapnya

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

2 jam lalu

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

Sebelumnya, Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya