Pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah), bersama Agung Laksono (kiri) dan mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menunjukkan surat kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. Islah ini dicapai usai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 18 Mei lalu. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Golkar di Jakarta, Agun Gunandjar, mengatakan partainya akan menggelar munas untuk membentuk kepengurusan baru pascarujuknya Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical dengan kubu Agung Laksono.
"Kami menginginkan ada pemahaman komprehensif untuk melakukan munas pada tahun ini. Sebagai upaya kesepahaman bersama untuk lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan konstituen, soliditas, guna kepentingan Golkar ke depan," ucap Agun saat dihubungi Senin, 2 Oktober 2015.
Pada 20 Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan Aburizal Bakrie. Hal ini menyebabkan kepemimpinan Agung Laksono, yang terpilih melalui Munas Jakarta, menjadi tidak berlaku. Namun, karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mencabut surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung, susunan kepengurusan hasil Munas Jakarta masih berlaku.
Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, berujar, dengan adanya putusan MA itu, munas harus segera digelar. “Enggak disebut Munas Riau (yang menghasilkan keputusan Aburizal sebagai Ketua Umum Golkar). Pokoknya mengabulkan sebagian pemohon, Aburizal Bakrie. Di situ disebutkan mencabut SK Menkumham dan mengeluarkan SK yang baru. SK yang baru itu dasarnya harus munas," tutur Yorrys.
Meski belum menggelar munas untuk memilih kepengurusan baru, Yoris mengatakan partainya akan segera menyusun strategi pemenangan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember nanti. "Yang paling penting dalam islah, mereka bersatu memikirkan pilkada 9 Desember," ucap Yorrys.
