Pilkada, Bawaslu: Kecurangan Akan Terjadi Saat Hitung Suara  

Reporter

Senin, 2 November 2015 05:09 WIB

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu RI memprediksi potensi kecurangan bakal marak terjadi saat pungut-hitung suara pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum mesti memberikan perhatian kepada pengawas di tempat pemungutan suara agar memahami proses pungut-hitung suara.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan persiapan pungut-hitung tidak sampai dua bulan lagi. KPU harus memberikan perhatian kepada petugas ad hock di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengetahuan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) mesti di-up grade.

"Kami sudah mengingatkan KPU supaya meningkatkan pengetahuan kepemiluan agar benar-benar ditingkatkan sambil mengawal komitmen integritas," kata Muhammad setelah mengikuti acara Rock the Vote Universitas Indonesia kepada pemilih pemula di Perpustakaan UI, Ahad, 1 November 2015.

Menurut Muhammad, kejujuran penyelenggara merupakan hal yang harus diutamakan dalam pilkada. Soalnya, dalam pilkada rentan terjadi konflik lantaran tingkatnya lokal. Untuk itu ditentukan kemandirian dan independensi anggota ad hock dari PPS dan PPK. "Sebab, cerdas saja tidak cukup. Tapi harus jujur," ucap Muhammad.

Muhammad melihat manipulasi suara saat pungut-hitung rentan terjadi pada angka-angka. Apalagi pilkada tahun ini hanya satu putaran. Sudah pasti, kata dia, setiap pasangan calon dan tim suksesnya berupaya untuk menang.

Muhammad berpendapat, bila penyelenggara tidak siap dan pengawasan tidak optimal, akan ditemukan kompetisi yang mengingkari dan melanggar ketentuan yang ada. "Ada oknum yang mencoba mengubah proses pungut-hitung. Kemungkinan ada oknum yang mengubah rekayasa hasil pilkada," ujar Muhammad.

Untuk meminimalkan kecurangan saat pungut-hitung, bakal ada pengawas khusus di TPS. Pengawas TPS ini sebelumnya tidak ada pada penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun kemarin. "Ini bentuk ikhtiar penyelenggara untuk menghindari kecurangan tahap pungut-hitung nanti," tuturnya.

IMAM HAMDI



Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

4 hari lalu

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya