TEMPO.CO, Jakarta - Proyek akses jalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan selesai pada akhir 2015. Kalimantan menjadi pulau yang mendapatkan alokasi dana terbesar untuk pengembangan wilayah perbatasan, yakni sebesar Rp 1,1 triliun, dari total anggaran untuk program ini pada 2015 sebesar Rp 2,7 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kalimantan Utara memiliki dua akses jalan perbatasan, yakni Mensalong-Tou Lumbis sepanjang 147,95 kilometer dan Malinau-Long Bawan-Long Midang 232,6 kilometer. Ruas jalan Mensalong-Tou Lumbis saat ini sudah menembus 133,25 kilometer sehingga tersisa 14,7 kilometer.

“Saya kira saat ini sudah hampir tembus semua, kecuali jembatan. Tahun 2016, jembatan akan dipasang di ruas Mensalong-Tou lumbis yang sudah tembus. Selain itu, akan diperbaiki geometrinya,” ujarnya seperti dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Jumat, 30 Oktober 2015.

Kementerian akan mengalokasikan dana hingga Rp 678,8 miliar untuk membangun 40 jembatan dalam ruas jalan perbatasan tersebut. Semua jembatan itu akan dibangun melalui kontrak tahun jamak pada 2016.

Menteri Basuki menyatakan ruas jalan Tou Lumbis-Mensalong menjadi prioritas karena nantinya di sana akan dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Selain itu, jalan tersebut menjadi penghubung masyarakat menuju kawasan Malinau.

Kecamatan Lumbis Ogong memiliki jumlah penduduk 4.753 jiwa yang tersebar di 49 desa, yang di setiap desa terdapat kelompok-kelompok dengan letak hunian yang berjauhan. Dengan adanya jalan ini, diharapkan penduduk akan mendekat ke jalan tersebut. “Sekarang memang ada program rumah-rumah khusus di perbatasan yang sudah terbangun 240 unit, nanti akan diteruskan,” tutur Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaini mengatakan pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun untuk penanganan jalan paralel dan lintas perbatasan serta pengembangan kawasan. Alokasi dana tersebut akan meningkat menjadi Rp 3,65 triliun pada 2016.

“Fokus anggaran Bina Marga untuk tahun depan, salah satunya, untuk penanganan jalan perbatasan. Itu tidak akan kami kurangi karena tahun-tahun sebelumnya alokasinya sudah sangat kecil,” katanya.

Nilai Rp 3,65 triliun pada 2016 terdiri atas Rp 2,65 untuk penanganan jalan perbatasan sepanjang 2.140 kilometer di Pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, serta Rp 1 triliun untuk mendukung pengembangan infrastruktur permukiman di tujuh PLBN.

BISNIS.COM