TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya pemulihan atau restorasi lahan gambut yang terbakar akan memanfaatkan dana hibah asing.

Uang yang akan dipakai berasal dari program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) yang digagas Norwegia.

Menurut Kalla, restorasi gambut membutuhkan dana besar, untuk itu hibah asing sangat dibutuhkan. "Jadi nanti restorasi tak perlu lagi biaya besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2015.

Selain dari program REDD+, pemerintah akan mengusahakan dana pemulihan hutan dari kesepakatan carbon trading dengan negara-negara maju. Pembahasan mengenai carbon trading sendiri akan dilakukan pada konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (Conference of Party/COP) di Paris, akhir November sampai pertengahan Desember 2015.

Program REDD+ merupakan gerakan yang digagas pemerintah Norwegia dalam menangani efek rumah kaca dan pemulihan hutan. Norwegia mengucurkan dana sekitar US$ 1 miliar.

Dari US$ 1 miliar dana REDD+ yang dihibahkan kepada Indonesia, saat ini baru terpakai US$ 30 juta. Artinya, pemerintah masih memiliki sisa dana hibah sekitar US$ 970 juta.

Pemerintah Norwegia dikabarkan sempat mengeluhkan lambannya penggunaan dana tersebut. "Justru itulah kita akan kerja cepat. Nanti akan dipakai dulu kurang-lebih US$ 200 juta," kata Kalla.

Walaupun akan menggunakan dana hibah, tapi dia memastikan korporasi pembakar lahan akan tetap diminta untuk bertanggung jawab serta ditindak tegas. Mengenai adanya rencana pembentukan panitia khusus kebakaran hutan dan lahan oleh DPR, Kalla tak mau banyak berkomentar.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah fokus pada penanganan di lapangan. Kalau ada pansus, katanya, nanti panggil semua terus bagaimana kita bekerja.

FAIZ NASHRILLAH