TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembentukan panitia khusus kebakaran hutan dan lahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terus bergulir. Inisiator pembentukan pansus, Viva Yoga Mauladi, mengatakan 171 anggota Dewan telah menandatangani surat dukungan pembentukan pansus tersebut.

"Barusan kami menyerahkan inisiator 171 anggota DPR mendukung pembentukan pansus kebakaran hutan dan lahan ke pimpinan DPR," kata politikus Partai Amanat Nasional itu, Rabu, 28 Oktober 2015.

Menurut Viva Yoga, 171 anggota DPR tersebut berasal dari delapan fraksi. Hanya Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat yang belum menandatangani surat dukungan pembentukan pansus kebakaran hutan ini. "Tetapi anggota mereka di Komisi IV menyatakan secara prinsip mendukung pembentukan pansus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan ini.

Keinginan anggota DPR membentu pansus ini menggelinding seiring merebaknya kebakaran lahan dan hutan di 12 provinsi yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara serta Maluku. Kebakaran lahan dan hutan ini sudah berlangsung selama dua bulan. Sampai sekarang pemerintah belum berhasil memadamkannya.

Wakil Ketua Komisi IV lainnya, Herman Khaeroin, mengatakan pembentukan pansus sangat dibutuhkan karena masalahnya begitu kompleks. "Di mana terganggunya kesehatan, pendidikan, perekonomian, interaksi sosial, dan kondisi masyarakat lainnya, yang harus ada solusi cepat dan tepat," kata politikus Demokrat itu.

Herman beralasan, tujuan utama pembentukan pansus agar pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat segera tuntas. Selain itu, katanya, Dewan bermaksud membantu pemerintah untuk memikirkan rencana ke depan setelah kebakaran, misalnya upaya pelestarian, restorasi, serta rehabilitasi hutan dan lahan. "Siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap hal ini dan apa yang akan dilakukan dalam proses recovery setelah tanggap darurat dengan berbagai konsekuensinya," kata Herman.

Ia berharap pansus ini nantinya bisa melahirkan jaminan tidak akan terjadi lagi kebakaran hutan. "Semua ini perlu kerja bersama pemerintah dan DPR," ujarnya.

LINDA TRIANITA