TEMPO Interaktif, Jakarta: Rancangan Undang-Undang Aceh versi pemerintah memberikan ruang untuk melakukan pemekaran wilayah. Rancangan tersebut juga tidak menyebutkan batas wilayah Aceh secara jelas, dan hanya menyebutkan dalam pasal satu, yakni Provinsi Aceh mempunyai batas-batas wilayah tertentu.Dalam pasal tiga dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam versi pemerintah yang diterima Tempo disebutkan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah ditetapkan dengan undang-undang setelah mendapat persetujuan DPRD Aceh. Hal ini berbeda dengan RUU versi DPRD Aceh yang tidak menyebutkan masalah pemekaran, dan memberikan batasan wilayah Aceh secara jelas.Anggota Forum Bersama anggota legislatif asal Aceh Ahmad Farhan Hamid menyatakan, DPRD memutuskan wilayah Aceh berdasarkan nota kesepahaman Helsinki yang mengacu pada kesepakatan 1 Juli 1956 tentang batas wilayah Aceh. "Sejauh yang saya dengar, GAM mengatakan pemekaran tidak boleh dilakukan," ujar Farhan di Gedung MPR/DPR, (23/12). Karena itu, Farhan menilai pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan harus dipertimbangkan kembali agar tidak melanggar nota kesepahaman.Teuku Riefky Harsya, anggota Dewan asal Aceh, mengatakan rancangan seharusnya tidak menghalangi pemekaran wilayah. Apalagi, menurutnya, permintaan ALA dan ABAS sangat wajar karena sudah diajukan sejak 1990-an. "Tapi jangan sampai masalah pemekaran wilayah mengganggu nota kesepahaman. Apalagi mereka sampai mengancam memboikot pilkada. Jangan sampai pilkada di Aceh gagal," ujar Riefky.Selain masalah wilayah, RUU versi pemerintah tidak membahas kesertaan Aceh dalam dunia internasional. RUU versi DPRD pasal delapan menyebutkan bahwa lembaga-lembaga di Aceh dapat menjadi anggota badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa, dan Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, kebudayaan, dan olah raga internasional.Dalam bidang ekonomi, RUU versi pemerintah tidak membahas masalah dana alokasi umum (DAU) yang diberikan untuk Aceh. RUU versi DPRD meminta pemerintah memberikan jatah sebesar lima persen dari DAU. Jumlah ini lebih besar dari Papua yang hanya meminta dua persen. Perbedaan lainnya, dalam bab ketentuan umum, RUU versi pemerintah mendefinisikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu wilayah geografis dalam negara kesatuan Indonesia dan berwenang mengatur urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Sedangkan dalam RUU versi DPRD disebutkan bahwa Aceh merupakan suatu wilayah yang diberi kewenangan pemerintah sendiri dalam wilayah NKRI.RUU versi DPRD Aceh juga menggunakan kata "Pemerintahan Aceh", sedangkan RUU versi pemerintah menyebutkan "Pemerintahan Provinsi Aceh". Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf menolak berkomentar banyak tentang pembahasan rancangan versi pemerintah dan versi DPRD. Pramono