JK Soal Penilaian Kabinet: KPK Saja Dievaluasi
Editor
Yocta Nurrahman
Selasa, 20 Oktober 2015 06:36 WIB
Kinerja penegak hukum selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai masih jauh dari harapan. Lebih dari separuh masyarakat, menurut survei yang digelar Indo Barometer akhir September lalu, menyatakan tak puas atas kinerja lembaga penegak hukum, terutama kejaksaan dan kepolisian.
“Faktornya antara lain rekam jejak serta kinerja Kejaksaan dan Polri yang menurut masyarakat kurang maksimal,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari saat dihubungi kemarin. “Ini merupakan persepsi dari masyarakat yang menginginkan penegakan hukum dijalankan.”
Berdasarkan survei, hanya 44,8 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja kepolisian. Angka lebih jeblok ditunjukkan kejaksaan, 37,7 persen. Sedangkan angka kepuasan terhadap lembaga kehakiman adalah 40,7 persen. Sebaliknya, responden justru puas atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mencapai 68,2 persen.
Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 14-22 September. Margin of error sebesar ± 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Qodari menyatakan Presiden Joko Widodo harus mereformasi kejaksaan dan kepolisian sebagai dua lembaga penegak hukum yang diamanatkan konstitusi di bawah kekuasaannya. “Jadi Presiden harus memperbaiki kinerja Polri dan kejaksaan,” ucapnya. “Tentunya Presiden juga harus memperkuat kedudukan KPK.”
LARISSA HUDA | REZA ADITYA | TIKA PRIMANDARI
Keterangan Ralat: Judul berita ini diubah dari sebelumnya "Duh, JK Mau Evaluasi KPK, Terlalu Banyak Tangkap Orang?" karena ada keberatan dari narasumber berita. Judul tersebut dinilai tidak menggambarkan konteks dari pernyataan narasumber secara akurat. Dua paragraf awal juga dikoreksi dengan alasan serupa. Untuk itu, kami mohon maaf.
Baca juga:
Ditemukan, Ini Kisah Safira, Mahasiswi UI Saat Diculik
MAHASISWI UI HILANG: Ini Ciri-ciri Safira Permatasari