MKD Kesal Setya Novanto dan Fadli Zon Mangkir Lagi

Senin, 19 Oktober 2015 15:38 WIB

Kandidat presiden A.S, Donald Trump (tengah), berjalan bersama Ketua DPR Setya Novanto di Trump Tower, New York, 3 September 2015. Selain Setya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga hadir di tempat itu. Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD), Syarifuddin Sudding, mengaku kecewa atas mangkirnya pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto dan Fadli Zon, untuk menjalani sidang atas dugaan pelanggaran etik. Padahal dua pemimpin DPR itu sudah mendapatkan surat panggilan ketiga untuk menjalani sidang.

“Pemimpin seharusnya memberikan contoh. Jangan sampai ada anggapan kalau MKD tidak dapat menyentuh pimpinan DPR,” kata Sudding di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2015.

Sudding berharap mangkirnya Setya Novanto dan Fadli Zon tidak membuat kesan MKD sebagai lembaga yang lemah. Selain itu, proses penyelidikan MKD menjadi terhambat. Menurut Sudding, berdasarkan aturan yang berlaku, MKD mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan sidang dan menjatuhkan sanksi tanpa mendengar pendapat dua pemimpin DPR tersebut.

Sudding tak mau menyebutkan sanksi apa yang akan dijatuhkan MKD kepada Setya Novanto dan Fadli Zon. Menurut dia, sanksi akan diputuskan melalui hasil rapat MKD.

Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya, Fadli Zon, dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik. Mereka terlihat dalam konferensi pers calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada awal September lalu. Hal ini menjadi kontroversi.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

3 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

3 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

4 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

6 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

7 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

10 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

10 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

13 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

14 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

16 jam lalu

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya